Menanti Fatwa Perempuan Ulama: Perbedaan antara revisi

Baris 1:

Kongres [[Ulama Perempuan]] Indonesia (KUPI) yang diklaim sebagai yang pertama di dunia, membahas berbagai isu terkait perempuan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. Tiga isu utama yang dibahas adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, serta perusakan alam dalam konteks ketimpangann sosial, migrasi, dan radikalisme.

Kongres [[Ulama Perempuan]] Indonesia ([[KUPI]]) yang diklaim sebagai yang pertama di dunia, membahas berbagai isu terkait perempuan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. Tiga isu utama yang dibahas adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, serta perusakan alam dalam konteks ketimpangann sosial, migrasi, dan radikalisme.

Kongres diharapkan menghasilkan rekomendasi, fatwa, dan ikrar keulamaan perempuan Indonesia. Perempuan ulama di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian setiap perkembangan peradaban Islam. Keberadaan perempuan ulama di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata wajah Islam daripada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah.

Kongres diharapkan menghasilkan rekomendasi, [[fatwa]], dan ikrar keulamaan perempuan Indonesia. Perempuan ulama di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian setiap perkembangan peradaban Islam. Keberadaan perempuan ulama di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata wajah Islam daripada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah.

Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonial. Ajaran Islam terpola kepada ajaran dasar dan non dasar. Ajaran dasar ialah ajaran yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah mutawatir yang diyakini datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ajaran non dasar ialah ajaran berupa hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonial. Ajaran Islam terpola kepada ajaran dasar dan non dasar. Ajaran dasar ialah ajaran yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah mutawatir yang diyakini datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ajaran non dasar ialah ajaran berupa hasil [[ijtihad]] manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

Ajaran dasar selalu bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah. Sebaliknya, ajaran kedua bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi dan bisa berubah seiring dinamika masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi. Menarik dicatat, sebagian besar ajaran Islam yang menyinggung relasi gender, seperti perkawinan, pewarisan, hubungan keluarga, etika berbusana, kepemimpinan, masuk kategori kedua, ajaran non dasar, sehingga lebih banyak bersifat ijtihadi.

Baris 16:

Dukungan terhadap kesetaraan keadilan gender tak hanya datang dari ajaran keagamaan dan instrumen internasional, tetapi juga oleh instrumen nasional. Jika kita lihat UUD negara kita, tidak ada pasal atau pembahasan yang mendiskriminasi laki-laki dan perempuan. Di bawah UUD, Indonesia juga memiliki serangkaian peraturan yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. CEDAW sudah menjadi UU sejak 1986. Kita juga memiliki UU PKDRT sejak 2003.

Berpijak pada argumen di atas, posisi ulama begitu kuat dalam merumuskan pendapat hukum dalam tradisi masyarakat muslim. Otoritas fatwa akan selalu diserahkan kepada ulama karena merekalah yang dipandang memiliki kapasitas melakukan ijtihad. Produk intelektual ulama di bidang hukum telah dijadikan sebagai legitimasi oleh masyarakat dalam menyikapi hubungan antaragama di Indonesia.

Berpijak pada argumen di atas, posisi ulama begitu kuat dalam merumuskan pendapat hukum dalam [[tradisi]] masyarakat muslim. Otoritas fatwa akan selalu diserahkan kepada ulama karena merekalah yang dipandang memiliki kapasitas melakukan ijtihad. Produk intelektual ulama di bidang hukum telah dijadikan sebagai legitimasi oleh masyarakat dalam menyikapi hubungan antaragama di Indonesia.

Tak berlebihan jika organisasi massa Islam, seperti NU memilki Bahtsul Masaíil dan Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yang melahirkan pendapat hukum dalam persoalan-persoalan aktual. Kini ulama perempuan Indonesia hadir, dan akan ikut memberikan fatwa dalam hubungan antaragama. ''' '''

Baris 27:

[[Kategori:Diskursus]]

[[Kategori:Diskursus Kongres 1]]

__TANPASUNTINGANBAGIAN__