Lompat ke isi

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya
Agus Munawir (bicara | kontrib)
Trusted, Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengawas, Pengurus
20.192 suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 3: Baris 3:
|:
|:
|[https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016 Peraturan.bpk.go.id]
|[https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016 Peraturan.bpk.go.id]
|-
|Tipe Dokumen
|:
|Peraturan Perundang-undangan
|-
|-
|Judul
|Judul
|:
|:
| Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
|Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
|-
|-
|T.E.U.
|Tipe Dokumen
|:
| Indonesia, Pemerintah Pusat
|-
|Bentuk
|:
|:
|Undang-undang (UU)
|Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat
|-
|Nomor
|:
| 8
|-
|Tahun
|:
|2016
|-
|-
|Tanggal Berlaku
|Tanggal Berlaku
Baris 34: Baris 18:
|Sumber
|Sumber
|:
|:
|LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM
|LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG: 70 HLM
|-
|-
|Subjek
|Subjek
Baris 40: Baris 24:
|HAK ASASI MANUSIA
|HAK ASASI MANUSIA
|-
|-
|Lokasi
|Download
|:
|:
|Pemerintah Pusat
|[https://drive.google.com/file/d/1YoOTk4rwWeF3slnRN_CN8YSx55b12-Zh/view?usp=drive_link Download PDF]
|-
|}
|Status
Meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.
|:
|Berlaku
|}'''Abstrak'''
 
PENYANDANG-DISABILITAS
 
2016
 
Undang-undang (UU) NO. 8, LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM
 
Undang-undang (UU) TENTANG Penyandang Disabilitas
 
* Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat,bahwa sebagian besar [[Penyandang Disabilitas di Indonesia|penyandang disabilitas di Indonesia]] hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas,bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya,bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru
* Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
* Meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat
 
 
'''Catatan:'''


* Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
'''Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016''' merupakan tonggak hukum penting yang mengubah paradigma terhadap penyandang disabilitas di Indonesia—dari pendekatan berbasis santunan (charity-based) menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia (rights-based). Undang-undang ini hadir untuk menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak relevan dan belum menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas secara komprehensif.
* 70 halaman


[[Kategori:UU Disabilitas]]
[[Kategori:UU Disabilitas]]
[[Kategori:UU dan Peraturan Pemerintah Pusat]]
Diperoleh dari "https://pedia.kupi.or.id/index.php/UU_No._8_Tahun_2016_tentang_Penyandang_Disabilitas"