Lompat ke isi

2022 Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar: Perbedaan antara revisi

Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox book|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar|isbn=2686-5661|pub_date=2022-12-31|series=Vol 4 No 04 Desember 2022|author=*Hasna Azahrani Maulidina (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)
*Khofifah Setyoningrum Gunadi (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)
*Almaura Mutiara Sahara (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)
*Tiara Iga Mahendra (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)|title_orig=Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar|name=|image_caption=[https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/917 INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora]|note=[https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/917 Download PDF]}}'''<u>Informasi Artikel Jurnal:</u>'''
{|
{|
|Sumber
|Sumber
Baris 14: Baris 18:
|Penulis
|Penulis
|:
|:
| Hasna Azahrani Maulidina, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, Tiara Iga Mahendra (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)
| Hasna Azahrani Maulidina, Khofifah Setyoningrum Gunadi,
|-
|
|
|Almaura Mutiara Sahara, Tiara Iga Mahendra
|-
|-
|DOI
|DOI
|:
|:
| -
| -
|}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora|isbn=2686-5661|pub_date=2022-12-31|cover_artist=|pages=|series=Vol 4 No 04 (2022)|author=|title_orig=INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora}}
|}'''Abstrak'''
'''Abstrak'''


Para penyandang disabilitas seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana dengan keterbatasan yang dialami. Berdasarkan  [[UU No. 8 Tahun 2016]] tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan [[lembaga]] penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, kemudian peneliti menggali penerapan dari aturan-aturan hukum yang ada serta menggali dari perspektif jaksa di Kabupaten Karanganyar. Peneliti menggunakan metodologi penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif,  perspektif ahli, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan tidak terdapat persamaan antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, akses keadilan untuk penyandang disabilitas tentu harus didukung dengan landasan hukum dan fasilitas infrastruktur dari lembaga yang berwenang dalam memproses suatu kasus sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku''.''  
Para penyandang disabilitas seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana dengan keterbatasan yang dialami. Berdasarkan  [[UU No. 8 Tahun 2016]] tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan [[lembaga]] penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, kemudian peneliti menggali penerapan dari aturan-aturan hukum yang ada serta menggali dari perspektif jaksa di Kabupaten Karanganyar. Peneliti menggunakan metodologi penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif,  perspektif ahli, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan tidak terdapat persamaan antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, akses keadilan untuk penyandang disabilitas tentu harus didukung dengan landasan hukum dan fasilitas infrastruktur dari lembaga yang berwenang dalam memproses suatu kasus sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku''.''  
Baris 26: Baris 33:
'''Kata Kunci:''' ''Disabilitas, Korban Tindak Pidana, Proses Peradilan, Keadilan, Perspektif Jaksa, [[UU No. 8 Tahun 2016]]''
'''Kata Kunci:''' ''Disabilitas, Korban Tindak Pidana, Proses Peradilan, Keadilan, Perspektif Jaksa, [[UU No. 8 Tahun 2016]]''
[[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]]
[[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]]
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]]
[[Kategori:Artikel Jurnal Kupibilitas]]
[[Kategori:Artikel Jurnal Kupibilitas 2022]]