2024 Epistimology of the 2022 Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) on the Prohibition of the Practice of Female Circumcision from the Perspective of Hakiki Justice: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 26: | Baris 26: | ||
[[Kategori:Khazanah]] | [[Kategori:Khazanah]] | ||
[[Kategori:Artikel Jurnal]] | [[Kategori:Artikel Jurnal]] | ||
[[Kategori:Artikel Jurnal Keadilan Hakiki]] | [[Kategori:Artikel Jurnal Keadilan Hakiki Perempuan]] | ||
[[Kategori:Artikel Jurnal Keadilan Hakiki 2024]] | [[Kategori:Artikel Jurnal Keadilan Hakiki Perempuan 2024]] | ||
Revisi terkini sejak 9 April 2026 23.48
| Judul | Epistimology of the 2022 Indonesian Women's Ulama Congress on the Prohibition of the Practice of Female Circumcision from the Perspective of Hakiki Justice |
|---|---|
| Penulis | Anizar Ayu Pratiwi (Tutor Universitas Terbuka Bandar Lampung, Lampung, Indonesia) |
| Seri | Vol. 4 No. 1 June (2024) |
Tahun terbit | 29-06-2024 |
| ISBN | 2807-8268 |
| Situs web | DOI:doi.org/10.24042/smart.v4i1.20528 |
| Download PDF | |
Informasi Artikel Jurnal:
| Sumber | : | SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity |
| Seri | : | Vol 4, No 1 (2024) |
| Penulis | : | Anizar Ayu Pratiwi |
Abstrak
Artikel ini menganalisis rekomendasi KUPI tahun 2022 tentang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau Khitan bagi perempuan. Khitan perempuan hingga saat ini masih dipraktikkan diberbagai negara termasuk Indoensia, dengan alasan menjalankan perintah agama demi kemuliaan perempuan dan eksistensi budaya. Pandangan ini meresahkan, bentuk kezaliman yang berkelanjutan dan berdampak pada perempuan, jika perempuan tidak diKhitan maka perempuan mendapatkan stigma negatif.Tujuan artikel ini adalahapa alasan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melarang praktik Khitan bagi perempuan? Bagaimana Khitan perempuan perspektif keadilan hakiki? Artikel ini merupakan penelitian pustaka, dengan mengkaji rekomendasi KUPI 2022 tentang Khitan perempuan sebagai sumber primer, kemudian di analisis secara kualitatif, dianalisis berdasarkan teori keadilan hakiki. Hasil analisis bahwa, sebagian ulama memandang bahwa Khitan perempuan itu adalah untuk kemuliaan terhadap perempuan, akan tetapi Hadis yang menjadi dasar Khitan perempuan tidak ada satupun yang mencapai derajat sahih, dan bahkan kedudukannya malah dhaif. Atas dasar ini maka KUPI merekomendasikan bahwa Khitan bagi perempuan adalah dilarang (Haram untuk dilakukan) dengan berbagai pertimbangan. Tuduhan bahwa perempuan jika tidak diKhitan tidak terbendung libidonya dan hawa nafsunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu keadilan hakiki. Kontibusi artikel ini ditunjukkan untuk pemerintah legislatif untuk membuat kebijakan larangan tindakan P2GP.
Kata Kunci: KUPI, Khitan Perempuan, Keadilan Hakiki.
Abstract
This article analyzes KUPI 2022 recommendation on Female Genitalia Cutting and Injury (P2GP) or female circumcision. Female circumcision is still practiced in various countries including Indonesia, with the excuse of carrying out religious orders for the sake of women's glory and cultural existence. This view is troubling, a form of injustice that continues and has an impact on women, if women are not circumcised then women get a negative stigma. The purpose of this article is what are the reasons why the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) prohibits the practice of female circumcision? How is female circumcision from the perspective of ultimate justice? This article is a literature research, by examining the KUPI 2022 recommendation on female circumcision as a primary source, then analyzed qualitatively, analyzed based on the theory of ultimate justice. The result of the analysis is that, some scholars view that female circumcision is for the honor of women, but none of the Hadiths that are the basis of female circumcision have reached the level of sahih, and even their position is even dhaif. On this basis, KUPI recommends that female circumcision is prohibited (Haram to be performed) with various considerations. The accusation that if women are not circumcised, their libido and lust will be unstoppable is contrary to the Islamic values of true justice. The contribution of this article is shown for the legislative government to make a policy prohibiting P2GP actions.
Keyword: KUPI, Female Circumcision, Ultimate Justice