Difabel News Edisi 10; Refleksi 5 Tahun Kerja SAPDA: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox book|publisher=SAPDA|image=Berkas: | {{Infobox book|publisher=SAPDA|image=Berkas:Difabel News Ed10.png|italic title=Refleksi 5 Tahun Kerja SAPDA|pub_date=Juni 2010|series=Th. X Juni 2010 Edisi 10|title_orig=Refleksi 5 Tahun Kerja SAPDA|name=|notes=[https://sapdajogja.org/2016/09/buletin-10-refleksi-5-tahun-kerja-sapda/ Download PDF]|image_caption=[https://sapdajogja.org/2016/09/buletin-10-refleksi-5-tahun-kerja-sapda/ Buletin Difabel News Edisi 10]}} | ||
'''<u>Informasi Buletin:</u>''' | '''<u>Informasi Buletin:</u>''' | ||
{| | {| | ||
|Sumber | |Sumber | ||
|: | |: | ||
|[https://sapdajogja.org/ | |[https://sapdajogja.org/2016/09/buletin-10-refleksi-5-tahun-kerja-sapda/ SAPDA] | ||
|- | |- | ||
|Nama Buletin | |Nama Buletin | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|Th. X Juni 2010 Edisi 10 | |Th. X Juni 2010 Edisi 10 | ||
|} | |} | ||
Bercermin dan belajar dari pengalaman kerja SAPDA selama 5 tahun pada bulan Juli ini, ada point-point yang menjadi catatan penting. Dengan proses yang bertahap dari keinginan untuk membangun mainstream difabilitas pada pembuat kebijakan publik ditingkat lokal (provinsi dan kabupaten/ kota), wilayah DIY dan Jawa Tengah. Hal yang pertama dilakukan adalah membangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas difabel, organsiasi difabel, keluarga, masyarakat umum dan pembuat kebijakan yang dilakukan dengan bermacam cara secara persuasif. Kemudian langkah selanjutnya melakukan pembelajaran di beberapa level diatas. Belajar dari proses tersebut ternyata hambatan dan kendala ada dalam setiap tahap. Kondisi difabel yang masih terkotak-kotak dengan dalam jenis kecacatan, pengaruh ideologi dari organisasi kecacatan yang ada, keterbatasan informasi dan lemahnya daya dukung dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kondisi ini masih terus terjadi sampai saat ini dan terlihat jelas pada saat SAPDA melakukan beberapa pengamatan dan penelitian terhadap kondisi difabel yang menjadi dampingan langsung ataupun tidak langsung di wilayah provinsi DIY- Jawa Tengah. Dalam kondisi keterpurukan difabel dari sisi pendidikan, kesehatan , ketenagakerjaan dan ekonomi, ternyata ada kelompok yang sangat rentan, yaitu perempuan dan anak difabel. Akses atas sumber informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan , ekonomi , kurang keberpihakan keberpihakan dan daya dukung keluarga, kurang peduli masyarakat menjadi faktor penentu sehingga terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan difabel dan anak. | |||
Khusus terhadap perempuan difabel, berdasar penelitian terhadap perempuan difabel baru korban gempa yang mengambil 60 responden dan pendampingan terhadap komunitas perempuan difabel di Kabupaten Bantul. Persoalan kekerasan terjadi hampir dalam semua sisi kehidupannya, secara pribadi ataupun sosial. Sebagai contoh : terjadi penelantaran, perampasan terhadap hak ekonomi dan properti ataupun kekayaan, pembatasan akses sosialisasi, kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Sebagai salah satu contoh ekstrem, salah satu korban adalah difabel korban gempa yang sampai saat ini adalah paraplegia, dirampas semua kekayaan oleh suaminya, ditelantarkan (tidak diberi tempat dirumahnya), dana bantuan selalu diambil oleh suaminya, mendapat kekerasan fisik saat meminta nafkah, dan anaknya mendapat kekerasan saat membela ibunya. | |||
[[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]] | [[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Majalah, Buletin dan Sumplemen Kupibilitas]] | [[Kategori:Majalah, Buletin dan Sumplemen Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Buletin Kupibilitas]] | [[Kategori:Buletin Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Difabel News]] | [[Kategori:Difabel News]] | ||
Revisi terkini sejak 14 April 2026 23.19
 | |
| Judul | Refleksi 5 Tahun Kerja SAPDA |
|---|---|
| Seri | Th. X Juni 2010 Edisi 10 |
| Penerbit | SAPDA |
Tahun terbit | Juni 2010 |
| Download PDF | |
Informasi Buletin:
| Sumber | : | SAPDA |
| Nama Buletin | : | Difabel News |
| Seri | : | Th. X Juni 2010 Edisi 10 |
Bercermin dan belajar dari pengalaman kerja SAPDA selama 5 tahun pada bulan Juli ini, ada point-point yang menjadi catatan penting. Dengan proses yang bertahap dari keinginan untuk membangun mainstream difabilitas pada pembuat kebijakan publik ditingkat lokal (provinsi dan kabupaten/ kota), wilayah DIY dan Jawa Tengah. Hal yang pertama dilakukan adalah membangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas difabel, organsiasi difabel, keluarga, masyarakat umum dan pembuat kebijakan yang dilakukan dengan bermacam cara secara persuasif. Kemudian langkah selanjutnya melakukan pembelajaran di beberapa level diatas. Belajar dari proses tersebut ternyata hambatan dan kendala ada dalam setiap tahap. Kondisi difabel yang masih terkotak-kotak dengan dalam jenis kecacatan, pengaruh ideologi dari organisasi kecacatan yang ada, keterbatasan informasi dan lemahnya daya dukung dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kondisi ini masih terus terjadi sampai saat ini dan terlihat jelas pada saat SAPDA melakukan beberapa pengamatan dan penelitian terhadap kondisi difabel yang menjadi dampingan langsung ataupun tidak langsung di wilayah provinsi DIY- Jawa Tengah. Dalam kondisi keterpurukan difabel dari sisi pendidikan, kesehatan , ketenagakerjaan dan ekonomi, ternyata ada kelompok yang sangat rentan, yaitu perempuan dan anak difabel. Akses atas sumber informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan , ekonomi , kurang keberpihakan keberpihakan dan daya dukung keluarga, kurang peduli masyarakat menjadi faktor penentu sehingga terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan difabel dan anak.
Khusus terhadap perempuan difabel, berdasar penelitian terhadap perempuan difabel baru korban gempa yang mengambil 60 responden dan pendampingan terhadap komunitas perempuan difabel di Kabupaten Bantul. Persoalan kekerasan terjadi hampir dalam semua sisi kehidupannya, secara pribadi ataupun sosial. Sebagai contoh : terjadi penelantaran, perampasan terhadap hak ekonomi dan properti ataupun kekayaan, pembatasan akses sosialisasi, kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Sebagai salah satu contoh ekstrem, salah satu korban adalah difabel korban gempa yang sampai saat ini adalah paraplegia, dirampas semua kekayaan oleh suaminya, ditelantarkan (tidak diberi tempat dirumahnya), dana bantuan selalu diambil oleh suaminya, mendapat kekerasan fisik saat meminta nafkah, dan anaknya mendapat kekerasan saat membela ibunya.