2002 Akad Nikah: Perbedaan antara revisi

Akad berasal dari bahasa Arab yang secara literal artinya perjanjian, kesepakatan atau kontrak. Nikah juga berasal dari bahasa Arab yang artinya ''al-wath`u'' atau ''al-jam`u'', persetubuhan atau penyatuan. Al-Azhari berkata bahwa masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk menyebut persetubuhan.<ref>Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, ''Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar,'' Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz II, hlm. 31</ref> Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan seksual dilakukan.<ref>Abi Yahya Zakaria al-Anshari, ''Fath al-Wahhab: Syarh Manhaj al-Thullab,'' Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 30; Syatha al-Dimyathi, ''I’anah al-Thalibin,'' Semarang: Thoha Putera, Tanpa Tahun, Juz III, hlm. 254.</ref> Dengan arti kata tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa akad nikah adalah perjanjian, kesepakatan atau kontrak yang dilakukan oleh dua individu untuk bersatu. Implikasi dari akad nikah adalah dihalalkannya kedua individu tersebut untuk bersatu baik secara badaniah (kehalalan berhubungan badan) ataupun sosial (membentuk satu keluarga).  

Menarik bahwa wali, saksi dan pencatat nikah, semuanya biasanya dilakukan oleh laki-laki. Mengapa demikian? Apa asumsi di balik praktek tersebut? Mengapa perempuan tidak diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam melakukan akad nikah, baik sebagai mempelai perempuan, wali ataupun saksi? Apakah ketetapan dan syarat berjenis kelamin laki-laki dalam melakukan akad nikah ini tertera dalam al-Qur’an? Bagaimana fiqih yang ada berbicara tentang akad nikah ini? Apa implikasi pemahaman/fiqih ini terhadap perempuan? Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan diakhiri dengan penawaran alternatif fiqih yang adil gender dalam akad nikah. Sebelumnya akan diterangkan terlebih dahulu tentang perubahan tradisi pernikahan di Indonesia dari satu decade ke decade berikutnya, dari sekitar tahun 1950-an sampai sekarang (2012).

Saya bertemu sama suami saya yang sekarang ini hanya satu kali yaitu saat berdakwah di kampung Daun, dan itupun saya tidak kenal suami saya saat itu. Setelah berdakwah, kemudian hari esoknya di rumah saya banyak makanan dan itupun saya tidak tahu ada apa. Setelah itu, pada hari besoknya ummi saya memberitahu saya, saat itu saya lagi tiduran di mushalla di rumah ini, ibu memberitahu saya dengan cara santai, karena  mushalla kami ada dua pintu, ibu masuk dari pintu yang satu dan kemudian bilang, “Kamu besok nikah.” Setelah itu, ummi langsung keluar lewat pintu yang satunya. Saya baru sadar saat itu kalau yang banyak makanan di rumah, ternyata saya sedang dilamar. Dan saya bertanya-tanya sendiri, nikah sama siapa?, dan akhirnya sayapun menerimanya dengan ikhlas karena sami’na wa atha’na saja (Wardah, perempuan 53 tahun, Jatim, wawancara tanggal 5 dan 6 Juli 2011).

Situasi di atas terjadi sampai sekitar tahun 1970-an, ketika Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan (UUP) tahun 1974, yang mengatur banyak hal untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Di antaranya tentang keharusan membawa kasus poligami dan perceraian ke pengadilan agama, pencatatan pernikahan dan batas minimal usia menikah. Walaupun UUP banyak dikritik oleh para feminis Indonesia sekarang ini karena dinilai masih adanya pasal-pasal yang diskriminatif atau bias gender sehingga diperlukan adanya perbaikan undang-undang tersebut, pada saat lahirnya, UUP dapat memberikan banyak kontribusi, misalnya dalam mengurangi jumlah perceraian, poligami dan pernikahan dini. Sebelum adanya UUP, perempuan sangat rentan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi dalam pernikahan mereka. Mereka dinikahkan saat mereka masih kecil dengan laki-laki pilihan orang tuanya (''child and parentally arranged/forced marriage''), setelah menikah mereka bisa diceraikan kapan saja, tanpa atau sepengetahuannya, atau mereka rentan menjadi korban poligami ketika laki-laki pilihan orang tuanya sudah menikah dan ingin menikah lagi setelah menikah dengannya. Ini semua karena tidak adanya undang-undang tertulis yang bisa dirujuk untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Kebanyakan umat Islam merujuk kepada fiqih klasik yang seolah ''melegitimasi'' semua praktek kesewenang-wenangan terhadap perempuan tersebut (Nurmila, 2011).

Sejak dikeluarkannya UUP, pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berpedoman kepada UUP.<ref>UUP merupakan hasil kompromi banyak pihak, seperti kelompok nasionalis, agama [dalam hal ini anggota dewan dari Partai Persatuan Pembanguan dan [[tokoh]] agama Islam] serta organisasi perempuan saat itu yang berjuang sejak awal abad kedua puluh untuk dapat memiliki undang-undang pernikahan yang bisa melindungi hak perempuan yang rentan terhadap banyak praktek tindakan kesewenang-wenangan baik dari orang tua sebelum menikah ataupun dari suami setelah menikah. UUP juga merupakan ijtihad nasional dengan banyak merujuk pada fiqih klasik, namun dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu. Misalnya, walaupun fiqih klasik kebanyakan tidak mengharuskan pencatatan pernikahan dan tidak menentukan batas minimal usia nikah, UUP menentukan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan mengharuskan pencatatan pernikahan untuk melindungi orang yang terlibat di dalamnya terutama perempuan. Selain itu, fiqih klasik tidak menggunakan intervensi pengadilan agama dalam kasus perceraian dan poligami. Namun karena dalam prakteknya di Indonesia saat itu banyak kasus perceraian sepihak dan poligami yang semena-mena, maka UUP mengaturnya dengan melibatkan pengadilan agama untuk menghindari kesewenang-wenangan tersebut.

Islam adalah agama yang memberi perhatian pokok terhadap perkawinan. Bahwa manusia tak sama dengan binatang; begitu birahi muncul, maka hubungan seksual sudah bisa dilangsungkan saat itu juga. Manusia harus berpegang pada etika dan nilai-nilai agama. Dalam konteks itulah, sejumlah rukun dan persyaratan perkawinan ditetapkan dalam al-Qur’an-Hadits dan kemudian ditafsirkan para ulama, dari dulu hingga sekarang. Tafsir para ulama terhadap ayat dan hadits perkawinan itu disebut sebagai fiqih perkawinan.

Mungkin dengan latar itu, al-Syairazi, ulama fiqih dari pengikut Syafiiyah, berkata bahwa seseorang yang mau menikah harus cakap bertindak (''jaiz al-tasharruf'').<ref>Al-Syairazi, ''al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii,'' Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putera, Tanpa Tahun, Juz II, hlm. 33. Bandingkan dengan Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Ali al-Anshari al-Sya’rani, ''al-Mizan al-Kubra,'' Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, Juz II, hlm. 108</ref> Al-Syairazi tak membolehkan pernikahan anak kecil (''al-Shabiy'') dan orang gila (''al-majnun''). Menarik pernyataan al-Syairazi dalam pengertian terjauhnya, laki-laki yang umur 13 tahun sekalipun sudah baligh jika dianggap tak cakap bertindak, maka seharusnya tak boleh untuk menikah. Dalam konteks itulah, pemerintah Indonesia menempuh cara politik dengan melakukan pembatasan usia perkawinan. Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan ini dikukuhkan kembali dalam Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1). Dengan dasar itu, laki-laki Muslim Indonesia yang telah mencapai usia tersebut diperbolehkan untuk atas nama dirinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang disukainya.

Dalam konteks di mana ruang gerak perempuan hanya dalam ruang domistik, terutama ketika ketentuan ini disyariatkan, maka kedudukan wali yang berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan adalah penting dan signifikan. Itu sebabnya, yang membutuhkan wali bukan mempelai laki-laki melainkan mempelai perempuan. Bahkan, dalam Islam, dikenal istilah wali ''mujbir''. Umum dipahami bahwa ayah atau (sebagian ulama berpendapat juga) kakek, sebagai wali nikah punya hak untuk “memaksa” anak gadisnya atau cucu untuk  menikah dengan laki-laki yang dikehendaki para wali itu. Hak ''ijbar'' ini biasanya diperuntukkan buat perempuan yang masih muda (''al-shaghirah''), miskin pengalaman, sehingga dimungkinkan keliru dalam menentukan suami buat dirinya.<ref>Namun al-Syairazi berkata bahwa seorang ayah atau kakek punya hak untuk mengawinkan anak gadis atau cucu perempuannya dengan laki-laki yang dikehendaki para wali itu, baik perempuan itu masih kecil atau sudah dewasa (''shaghiratan kanat aw kabiratan'').</ref> Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan bahwa calon suami yang disodorkan wali kepada seorang perempuan harus mempertimbangkan beberapa hal pokok. Di antaranya adalah; [1]. Tak ada permusuhan antara si perempuan dan calon suami. Sebab, ada permusuhan di antara mereka, maka tak mungkin kebahagiaan dalam keluarga bisa berjalan; [2]. Calon suami itu harus setara dan pantas buat si perempuan (''kuf’u'').<ref>Ulama Hanafiyah berkata bahwa sekiranya wali mujbir itu menikahkan si perempuan dengan laki-laki yang tak layak dan tak sebanding, maka hakim boleh memisahkan antara keduanya. Kufu’ menurut ulama Hanafiyah berarti kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hal; keturunan, pekerjaan, kekayaan, kemusliman, ketundukan pada agama, merdeka (bukan budak). Baca Abdurrahman al-Juzairi, ''al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah,'' Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2000, Juz IV, hlm. 41 & 48. Menurut Imam Syafii, kufu’ dilihat dari lima hal; agama (''al-din''), keturunan (''al-nasab''), pekerjaan (''al-shun’ah''), merdeka (''al-hurriyah''), tidak cacat (''al-khulush min al-‘uyub''). Sementara menurut Imam Malik, kufu’ perlu dilihat hanya dalam satu aspek, yaitu agama. Baca Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Ali al-Anshari al-Sya’rani, ''al-Mizan al-Kubra,'' hlm. 110.</ref>  Jika ketimpangan antara suami dan istri terlampau jauh, maka kemungkinan terjadinya dominasi dan hegemoni terbuka lebar. [3]. Calon suami mampu membayar maskawin.<ref>Abdurrahman al-Juzairi, ''al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah,'' Juz IV, hlm. 33.</ref> Ini artinya calon suami itu harus memiliki kecukupan harta untuk memberi nafkah terhadap istri.

Kecenderungan orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini, di bawah 16 atau 17 tahun di antaranya sering disandarkan pada hadis bahwa Aisyah dinikahkan pada usia 6 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Memang benar hadis tersebut tercantum dalam kitab Bukhari dan Muslim, namun hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa perawi hadis ini merupakan perawi tepercaya saat mudanya, namun ketika meriwayatkan hadis tentang pernikahan Aisyah ia sudah tua dan uzur sehingga kredibilitas hadis ini layak dipertanyakan. Selain itu ada beberapa bukti lainnya yang menunjukkan bahwa mungkin saja Aisyah berusia 19 atau 20 tahun saat ia menikah, di antaranya dengan menghitung usia Aisyah dengan membandingkannya dengan usia Asma, saudara perempuannya. Menurut Abd al-Rahman ibn Abi Zanna dan Ibn Kathir, usia Asma lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, Asma meninggal pada usia 100 tahun pada tahun 73 atau 74 H, dengan demikian Asma berusia 27 atau 28 tahun pada saat hijrah/622 M. Jika selisih usia keduanya adalah 10 tahun, maka Aisyah berusia 17 atau 18 tahun saat hijrah, dan menurut riwayat Hajar, Ibn Kathir dan `abd al-Rahman ibn Abi Zanna`d, Aisyah berusia 19 atau 20 tahun ketika berumah tangga dengan Rasulullah.<ref>Lihat Miftah Faridl, ''Poligami'', hlm. 53-61 tentang 9 bukti yang menyanggah kebenaran hadis tentang usia pernikahan Aisyah pada usia 6 tahun.</ref>

Dalam membaca QS 2: 282, mereka yang membacanya tanpa mengetahui konteks diturunkannya ayat tersebut cenderung memahami ayat tersebut sebagai legitimasi untuk memandang nilai perempuan setengah dari laki-laki. Yaitu bahwa dalam hal kesaksian, perempuan hanya bisa menjadi saksi jika tidak ada dua rijaal. Lagi-lagi kata yang digunakan bukan dzakar dalam arti biologis, melainkan kualitas dan kredibilitas. Siapa pun yang dianggap credible, baik laki-laki atau pun perempuan bisa menjadi saksi. Pada masa diturunkannya ayat, mungkin kebanyakan rijaal berjenis kelamin dzakar. Namun pada masa sekarang ini, dengan banyaknya perempuan yang tinggi tingkat pendidikannya, tidak menutup kemungkinan akan banyaknya untsa yang bisa menjadi rijaal, the expert/ahli. Selain itu, jika melihat konteks lahirnya ayat, yang pada saat itu masih jarang perempuan yang terlibat dalam transaksi ekonomi, pemberian kesempatan kepada perempuan untuk menjadi saksi merupakan penghargaan luar biasa yang diberikan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namun pembacaan QS 2: 282 tanpa mengetahui konteksnya justru menghasilkan pemahaman bahwa nilai kesaksian perempuan setengah dari laki-laki.

[[Kategori:Hukum Keluarga]]