Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Perusakan Alam: Perbedaan antara revisi

Bencana terkait perusakan alam terus meningkat, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan meledaknya hama tanaman yang mengancam masyarakat dan keberlangsungan kehidupan. Kekeringan telah melanda 16 provinsi di Indonesia meliputi 102 kabupaten/ kota dan 721 kecamatan yang berdampak pada 111 ribu hektar lahan pertanian dan diperkirakan makin meluas (BNPB, 2015). Selain kekeringan, pencemaran air juga terjadi tanpa kendali, seperti sungai Citarum di Jawa Barat yang masuk dalam daftar 10 tempat paling tercemar di dunia. Hutan Indonesia yang merupakan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia juga terus menerus mengalami alih kepemilikan dan alih fungsi. Angka penggundulan hutan (deforestasi) rata-rata per tahun sepanjang 1980-2013 mencapai angka 1,1- 2 juta hektar (FWI, 2015). Pada 2000 dan 2012, Indonesia bahkan menjadi Negara dengan penggundulan hutan tertinggi di dunia.   

# Bagaimana pandangan agama tentang tanggung jawab negara dalam mengatasi perusakan alam yang memiskinkan rakyat terutama perempuan?  

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Musyawarah bersandar pada dasar-dasar hukum berikut ini:

</ol>

Misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an ( QS. al-Anbiya/21:107), adalah mewujudkan kerahmatan bagi semesta alam (''rahmatan lil alamin''). Misi kerahmatan ini telah menjadi prinsip dasar hukum Islam, sehingga seluruh alam semesta, termasuk lingkungan hidup, harus memperoleh perlindungan melalui hukum-hukum Islam yang difatwakan para ulama. Misi kerahmatan ini juga harus mewujud dalam kerangka pandang umat Islam terhadap lingkungan hidup. Kerangka pandang ini, sebagaimana ditegaskan KH Ali Yafie (2006), sesungguhnya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an maupun teks-teks Hadits.

# Pelestarian dan keberlangsungan alam semesta (air, udara, tanah, flora, fauna) adalah bagian dari ajaran Islam. Tanpa kondisi alam semesta yang bersih dan sehat, agama tidak akan bisa diamalkan secara sempurna. Pelestarian dan keberlangsungan alam semesta harus menjadi bagian dari kesadaran dan praktik keberagaman sehari-hari. Untuk itu, isu alam semesta harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan keagamaan, baik di pesantren, sekolah, madrasah, maupun pendidikan tinggi.

Berdasarkan pada dasar-dasar hukum dan analisis atasnya, sebagaimana disebutkan di atas, maka Musyawarah memutuskan sikap dan pandangan keagamaan berikut ini:  

# Merusak alam yang berakibat pada kemadlaratan dan ketimpangan sosial atas nama apapun, termasuk atas nama pembangunan, hukumnya adalah haram secara mutlak. Alam diciptakan Allah bukan untuk dirusak, tetapi untuk dilestarikan dan dijaga keseimbangan ekosistemnya.   

## Negara bertangungjawab melakukan pencegahan  dari perusakan alam dan pemulihannya dengan cara menyediakan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan, melaksanakan dengan tegas peraturan yang sudah ada, dan melakukan kegiatan-kegiatan nyata bersama masyarakat untuk kelestarian alam. Dalam upaya tersebut negara wajib melibatkan perempuan sebagai pihak yang paling merasakan dampak negatif dan beban berlebih akibat perusakan alam.

1. Kepada Negara

<ol style="list-style-type:lower-alpha">

</ol>

# Al-Qur’an al-Karim.

# Sahih al-Bukhari, 2000, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.  

# Anonim. 2007. Joyo Winoto : Ketimpangan Kepemilikan Aset sebagai Penyebab Kemiskinan  https://ugm.ac.id/id/newsPdf/1135-joyo.winoto.:.ketimpangan.kepemilikan.aset.sebagai.penyebab.kemiskinan

<div lang="ar" dir="rtl">

فإن نصب المالك تنورا في داره، فتأذى الجار بدخانه، أونصب في داره رحا، أو وضع فيها حدا د ينأ وقصارين، فهذا يمنع ذ لك؟ (الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء:301)