2025 Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia: Perbedaan antara revisi

Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga
Judul	Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia
Penulis	Ibnu Akbar Maliki (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia); Qeis Aimar (Al Azhar University); Badarudin (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia)";
Seri	Vol. 5 No. 2 (2025)
Tahun terbit	2025-12-30
ISBN	2986-5409
Situs web	Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga
	Download PDF

Revisi selanjutnya →

VisualTeks wiki

Revisi per 2 April 2026 15.44

Informasi Artikel Jurnal:

Sumber	:	Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga
Seri	:	Vol. 5 No. 2 (2025)
Penulis	:	Ibnu Akbar Maliki, Qeis Aimar, Badarudin
DOI	:	https://doi.org/10.32332/n3tg7n90
PDF	:	Download PDF

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas masih kuatnya bias gender dalam konstruksi hukum perceraian di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma hukum yang menempatkan suami sebagai pemegang hak talak utama dan istri sebagai pihak pasif menunjukkan ketimpangan relasional yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan paradigma mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan (reciprocity) dan keadilan relasional penelitian ini berupaya merekonseptualisasi hukum perceraian menuju model amicabledivorce (cerai damai) yang berkeadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma mubadalah dapat menjadi landasan etik dan teoretis untuk menggeser orientasi hukum perceraian dari relasi kuasa menuju relasi kesalingan, di mana perceraian dipahami sebagai proses bersama untuk menjaga kemaslahatan dan martabat kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukumkeluarga Islam melalui revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI, penguatan lembaga mediasi berbasis kesetaraan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik yang berperspektif gender. Dengan demikian, amicable divorce berbasis mubadalah tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga strategi praktis menuju hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat rahmatan lil ‘alamin.

Kata Kunci: Amicable Divorce, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Infobox book|publisher=|image=Berkas:Journal of Digital Islamic Thought.jpg|italic title=Reframing Hijab and Public Morality: Gender Justice through Maqāṣid and Qirā’ah Mubādalah|isbn=3124-0763|pub_date=2026-12-03|cover_artist=|pages=|series=Vol. 2 No. 1 (2026): December|author=*Wahyu Elvita Rohmi (UIN Sunan Ampel Surabaya)
+{{Infobox book|publisher=|image=Berkas:Jurnal Syakhshiyyah vol5 n2.jpg|italic title=Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia|isbn=2986-5409|pub_date=2025-12-30|cover_artist=|pages=|series=Vol. 5 No. 2 (2025)|author=*Ibnu Akbar Maliki (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia)
-*Almughni Mika (UIN Sunan Ampel Surabaya)|title_orig=Reframing Hijab and Public Morality: Gender Justice through Maqāṣid and Qirā’ah Mubādalah|name=Journal of Digital Islamic Thought|notes=[https://journal.zamzamischolar.com/index.php/JDIT/article/view/26 Download PDF]|website=[https://journal.zamzamischolar.com/index.php/JDIT/article/view/26 Journal of Digital Islamic Thought]}}
+*Qeis Aimar (Al Azhar University)
+*Badarudin (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia)"|title_orig=Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia|name=Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga|notes=[https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/11860 Download PDF]|website=[https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/11860 Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga]}}
 '''<u>Informasi Artikel Jurnal:</u>'''
 {|
 |Sumber
 |:
-|[https://journal.zamzamischolar.com/index.php/JDIT/article/view/26 Journal of Digital Islamic Thought]
+|[https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/11860 Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga]
 |-
 |Seri
 |:
-|Vol. 2 No. 1 (2026): December
+|Vol. 5 No. 2 (2025)
 |-
 |Penulis
 |:
-|Wahyu Elvita Rohmi, Almughni Mika
+|Ibnu Akbar Maliki, Qeis Aimar, Badarudin
 |-
 |DOI
 |:
-|https://doi.org/10.64685/JDIT.2026.2.1.128-149
+|https://doi.org/10.32332/n3tg7n90
 |-
 |PDF
 |:
-|[https://journal.zamzamischolar.com/index.php/JDIT/article/view/26 Download PDF]
+|[https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/11860 Download PDF]
 |}
 '''''Abstract'''''
-''The discourse on the hijab in the contemporary context is no longer limited to a symbol of individual piety but has developed into an arena of identity contestation fraught with politicization, stereotypes, and discriminatory practices in the public sphere. This article examines these dynamics through a netnographic analysis of the Instagram account @lia_lestari29, which represents resistance to symbolic coercion, and then analyzes them through a synthesis of Quraish Shihab’s thoughts and the Qirā’ah Mubādalah approach. The results of the study show that the integration of legal flexibility based on maqāṣid al-sharī‘ah with the hermeneutics of reciprocity is capable of reconstructing textual readings that tend to be gender biased, particularly in the interpretation of the hadith kasiyāt ‘āriyāt. This study emphasizes that the construction of public morality should not be imposed exclusively on women, but rather be positioned as a collective ethical responsibility that binds men and women equally. Thus, the recontextualization of dress ethics based on the principles of al-ḥayā’ and gender justice is a prerequisite for the establishment of an inclusive, democratic social order that is free from structural exclusion.''
+Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas masih kuatnya bias gender dalam konstruksi hukum perceraian di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma hukum yang menempatkan suami sebagai pemegang hak talak utama dan istri sebagai pihak pasif menunjukkan ketimpangan relasional yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan paradigma mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan ''(reciprocity)'' dan keadilan relasional penelitian ini berupaya merekonseptualisasi hukum perceraian menuju model amicabledivorce (cerai damai) yang berkeadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma mubadalah dapat menjadi landasan etik dan teoretis untuk menggeser orientasi hukum perceraian dari relasi kuasa menuju relasi kesalingan, di mana perceraian dipahami sebagai proses bersama untuk menjaga kemaslahatan dan martabat kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukumkeluarga Islam melalui revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI, penguatan lembaga mediasi berbasis kesetaraan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik yang berperspektif gender. Dengan demikian, amicable divorce berbasis mubadalah tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga strategi praktis menuju hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat ''rahmatan lil ‘alamin''.
-'''''Keywords:''' Hijab, Qirā’ah Mubādalah, Quraish Shihab, Gender Justice, Ethnography, Public Morality.''
+'''''Kata Kunci:''' Amicable Divorce, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian.''
 [[Kategori:Khazanah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah]]