2025 Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox book | {{Infobox book|image=Berkas:Jurnal Syakhshiyyah vol5 n2.jpg|italic title=Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia|isbn=2986-5409|pub_date=2025-12-30|series=Vol. 5 No. 2 (2025)|author=*Ibnu Akbar Maliki (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia) | ||
*Qeis Aimar (Al Azhar University) | *Qeis Aimar (Al Azhar University) | ||
*Badarudin (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia)"|title_orig=Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia|name= | *Badarudin (Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia)"|title_orig=Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia|name=|notes=[https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/11860 Download PDF]|image_caption=[https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/11860 Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga]}} | ||
'''<u>Informasi Artikel Jurnal:</u>''' | '''<u>Informasi Artikel Jurnal:</u>''' | ||
{| | {| | ||
| Baris 19: | Baris 19: | ||
|: | |: | ||
|https://doi.org/10.32332/n3tg7n90 | |https://doi.org/10.32332/n3tg7n90 | ||
|} | |} | ||
'''''Abstract''''' | '''''Abstract''''' | ||
Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas masih kuatnya bias gender dalam konstruksi hukum perceraian di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma hukum yang menempatkan suami sebagai pemegang hak talak utama dan istri sebagai pihak pasif menunjukkan ketimpangan relasional yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan paradigma mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan ''(reciprocity)'' dan keadilan relasional penelitian ini berupaya merekonseptualisasi hukum perceraian menuju model amicabledivorce (cerai damai) yang berkeadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma mubadalah dapat menjadi landasan etik dan teoretis untuk menggeser orientasi hukum perceraian dari relasi kuasa menuju relasi kesalingan, di mana perceraian dipahami sebagai proses bersama untuk menjaga kemaslahatan dan martabat kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukumkeluarga Islam melalui revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI, penguatan lembaga mediasi berbasis kesetaraan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik yang berperspektif gender. Dengan demikian, amicable divorce berbasis mubadalah tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga strategi praktis menuju hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat ''rahmatan lil ‘alamin''. | Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas masih kuatnya bias gender dalam konstruksi hukum perceraian di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma hukum yang menempatkan suami sebagai pemegang hak talak utama dan istri sebagai pihak pasif menunjukkan ketimpangan relasional yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan paradigma [[mubadalah]] yang menekankan prinsip kesalingan ''(reciprocity)'' dan keadilan relasional penelitian ini berupaya merekonseptualisasi hukum perceraian menuju model amicabledivorce (cerai damai) yang berkeadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma mubadalah dapat menjadi landasan etik dan teoretis untuk menggeser orientasi hukum perceraian dari relasi kuasa menuju relasi kesalingan, di mana perceraian dipahami sebagai proses bersama untuk menjaga kemaslahatan dan martabat kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukumkeluarga Islam melalui revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI, penguatan lembaga mediasi berbasis kesetaraan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik yang berperspektif gender. Dengan demikian, amicable divorce berbasis mubadalah tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga strategi praktis menuju hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat ''rahmatan lil ‘alamin''. | ||
'''''Kata Kunci:''' Amicable Divorce, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian.'' | '''''Kata Kunci:''' Amicable Divorce, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian.'' | ||
Revisi terkini sejak 5 April 2026 11.54
 | |
| Judul | Rekonsepsi Amicable Divorce (Cerai-Damai) Berbasis Paradigma Mubadalah: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia |
|---|---|
| Penulis |
|
| Seri | Vol. 5 No. 2 (2025) |
Tahun terbit | 2025-12-30 |
| ISBN | 2986-5409 |
| Download PDF | |
Informasi Artikel Jurnal:
| Sumber | : | Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga |
| Seri | : | Vol. 5 No. 2 (2025) |
| Penulis | : | Ibnu Akbar Maliki, Qeis Aimar, Badarudin |
| DOI | : | https://doi.org/10.32332/n3tg7n90 |
Abstract
Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas masih kuatnya bias gender dalam konstruksi hukum perceraian di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma hukum yang menempatkan suami sebagai pemegang hak talak utama dan istri sebagai pihak pasif menunjukkan ketimpangan relasional yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan paradigma mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan (reciprocity) dan keadilan relasional penelitian ini berupaya merekonseptualisasi hukum perceraian menuju model amicabledivorce (cerai damai) yang berkeadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma mubadalah dapat menjadi landasan etik dan teoretis untuk menggeser orientasi hukum perceraian dari relasi kuasa menuju relasi kesalingan, di mana perceraian dipahami sebagai proses bersama untuk menjaga kemaslahatan dan martabat kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukumkeluarga Islam melalui revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI, penguatan lembaga mediasi berbasis kesetaraan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik yang berperspektif gender. Dengan demikian, amicable divorce berbasis mubadalah tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga strategi praktis menuju hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat rahmatan lil ‘alamin.
Kata Kunci: Amicable Divorce, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian.