2025 Revitalizing the Role of Women for the Effectiveness of Strategic Management of Sustainable Regional Development: Reconstruction of Gender Ideology in the Perspective of Islamic Law: Perbedaan antara revisi

	GENIUS; Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Judul	Reinterpretation of the Nusyūz Verse in the Al-Taḥrīr wa Tanwīr Exegesis from a Mubadalah Perspective
Penulis	Faiz Faricha (IAI Al Muhammad Cepu); Abdul Halim (IAI Al Muhammad Cepu);
Seri	Vol. 2 No. 02 (2025)
Tahun terbit	2025-12-15
ISSN	3090-7470
DOI	https://doi.org/10.010124/kd44z353
Sumber Original	GENIUS; Jurnal Ekonomi dan Manajemen
	(Download Original)

Revisi selanjutnya →

VisualTeks wiki

Revisi per 22 April 2026 13.53

Abstrak: Akselerasi pembangunan daerah berkelanjutan seringkali terhambat oleh bias konstruksi teologis dan inefisiensi manajerial yang membatasi potensi modal manusia perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi ideologi gender dalam perspektif hukum Islam serta menganalisis strategi revitalisasi peran perempuan dalam manajemen pembangunan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus socio-legal, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terpumpun dengan informan kunci dari unsur pengurus KOPRI PMII, perencana pembangunan pemerintah daerah (Bappeda), serta ulama/ahli hukum Islam. Temuan penelitian mengungkapkan adanya stagnasi epistemologis di mana kurikulum pengkaderan masih didominasi oleh narasi fikih domestik yang gagal melegitimasi kepemimpinan publik perempuan. Selain itu, ditemukan kesenjangan kapabilitas yang signifikan antara tingginya militansi ideologis dengan rendahnya kompetensi teknokratis di era digital, yang mengakibatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terjebak pada praktik tokenisme atau sekadar formalitas simbolik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen strategis daerah menuntut transformasi gerakan perempuan dari paradigma tekstualis menuju pendekatan Mubadalah (kesalingan), yang disertai dengan penguasaan analisis kebijakan berbasis data untuk memastikan keterlibatan substantif dalam politik anggaran daerah.

Kata Kunci: Ideologi Gender, Hukum Islam, Manajemen Strategis.

Abstract: The acceleration of sustainable regional development is often hampered by theological construction bias and managerial inefficiencies that limit the potential of women's human capital. This research aims to reconstruct gender ideology in the perspective of Islamic law and analyze strategies for revitalizing the role of women in regional development management. Using a qualitative approach with a socio-legal case study design, data was collected through in-depth interviews and focused discussions with key informants from elements of the management of KOPRI PMII, local government development planners (Bappeda), and Islamic law scholars/experts. The findings of the study reveal that there is an epistemological stagnation where the cadre curriculum is still dominated by domestic fiqh narratives that fail to legitimize women's public leadership. In addition, a significant capability gap was found between the high level of ideological militancy and the low technocratic competence in the digital era, which resulted in women's participation in development planning deliberations (Musrenbang) being trapped in the practice of tokenism or merely symbolic formalities. This study concludes that the effectiveness of regional strategic management demands the transformation of the women's movement from a textualist paradigm to a Mubadalah (mutuality) approach, accompanied by mastery of data-driven policy analysis to ensure substantive involvement in regional budget politics.

Keywords: Gender Ideology, Islamic Law, Strategic Management

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Reinterpretation of the Nusyūz Verse in the Al-Taḥrīr wa Tanwīr Exegesis from a Mubadalah Perspective|author=*Mufida Ulfa (UIN KHAS Jember, Indonesia)
+{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Reinterpretation of the Nusyūz Verse in the Al-Taḥrīr wa Tanwīr Exegesis from a Mubadalah Perspective|author=*Faiz Faricha (IAI Al Muhammad Cepu)
-*Muhammad Masruri (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)|title_orig=Reinterpretation of the Nusyūz Verse in the Al-Taḥrīr wa Tanwīr Exegesis from a Mubadalah Perspective|name=|issn=2527-8711|note=[https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/2558/1243 (Download Original)]|pub_date=2025-09-30|series=Vol 16 No 02 (2025): September|image=Berkas:Falasifa.jpg|image_caption=[https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/2558 Falasifa: Jurnal Studi Keislaman]|sumber=[https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/2558 Falasifa: Jurnal Studi Keislaman]|doi=[https://doi.org/10.62097/falasifa.v16i02.2558 https://doi.org/10.62097/falasifa.v16i02.2558]}}'''Abstrak:''' Fenomena pemaknaan ayat nusyūz dalam masyarakat selama ini masih bias gender, karena label nusyūz lebih sering dilekatkan pada istri dibanding suami, padahal al-Qur'an menegaskan  bahwa  potensi  nusyūz  dapat  terjadi  pada  keduanya.  Bias  tafsir  ini dipengaruhi  oleh  dominasi  pemikiran  klasik  yang  kurang  memberikan  keseimbangan dalam  membahas  relasi  suami-istri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  ulang penafsiran  Ibn  'Āsyūr  terhadap  ayat-ayat  nusyūz  dalam Tafsīr  al-Taḥrīr   wa   al-Tanwīr dengan     menggunakan     perspektif mubādalah yang     menekankan     prinsip kesetaraan   dan   resiprositas   gender.   Penelitian   ini   menggunakan   metode library research dengan pendekatan analisis kualitatif dan teknik analisis isi terhadap teks tafsir   primer   serta   sumber-sumber   sekunder   yang   relevan.   Hasil   penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Ibn 'Āsyūr terhadap ayat nusyūz masih sejalan dengan mufassir  klasik,  meskipun  ia menawarkan  perbedaan  penting  dalam  memahami  tiga tahapan penyelesaian nusyūz. Menurut Ibn 'Āsyūr, tiga langkah penyelesaian—nasihat, pisah  ranjang,  dan  pemukulan—tidak  harus  dilakukan  secara  berurutan,  melainkan dipilih sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh nusyūz. Ia juga menegaskan perlunya  intervensi  pemerintah  bila  suami  melampaui  batas  dalam  tindakan  fisik terhadap  istri.  Namun,  perspektif mubādalah mengungkap  bahwa  tafsir  Ibn  'Āsyūr belum  sepenuhnya menghadirkan  relasi  timbal  balik  yang  adil  antara  suami  dan  istri, baik  dalam  definisi  maupun  solusi  terhadap  nusyūz.  Tafsir  ini  perlu dikontekstualisasikan ulang agar selaras dengan prinsip kesalingan dan keadilan gender yang ditawarkan oleh pendekatan mubādalah.
+*Abdul Halim (IAI Al Muhammad Cepu)|title_orig=Reinterpretation of the Nusyūz Verse in the Al-Taḥrīr wa Tanwīr Exegesis from a Mubadalah Perspective|name=|issn=3090-7470|note=[https://journal.metanusantara.com/jenius/index.php/jem/article/view/17/37 (Download Original)]|pub_date=2025-12-15|series=Vol. 2 No. 02 (2025)|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|image_caption=[https://journal.metanusantara.com/jenius/index.php/jem/article/view/17 GENIUS; Jurnal Ekonomi dan Manajemen]|sumber=[https://journal.metanusantara.com/jenius/index.php/jem/article/view/17 GENIUS; Jurnal Ekonomi dan Manajemen]|doi=[https://doi.org/10.010124/kd44z353 https://doi.org/10.010124/kd44z353]}}'''Abstrak:''' Akselerasi pembangunan daerah berkelanjutan seringkali terhambat oleh bias konstruksi teologis dan inefisiensi manajerial yang membatasi potensi modal manusia perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi ideologi gender dalam perspektif hukum Islam serta menganalisis strategi revitalisasi peran perempuan dalam manajemen pembangunan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus socio-legal, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terpumpun dengan informan kunci dari unsur pengurus KOPRI PMII, perencana pembangunan pemerintah daerah (Bappeda), serta ulama/ahli hukum Islam. Temuan penelitian mengungkapkan adanya stagnasi epistemologis di mana kurikulum pengkaderan masih didominasi oleh narasi fikih domestik yang gagal melegitimasi kepemimpinan publik perempuan. Selain itu, ditemukan kesenjangan kapabilitas yang signifikan antara tingginya militansi ideologis dengan rendahnya kompetensi teknokratis di era digital, yang mengakibatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terjebak pada praktik tokenisme atau sekadar formalitas simbolik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen strategis daerah menuntut transformasi gerakan perempuan dari paradigma tekstualis menuju pendekatan Mubadalah (kesalingan), yang disertai dengan penguasaan analisis kebijakan berbasis data untuk memastikan keterlibatan substantif dalam politik anggaran daerah.
-'''''Kata Kunci:''' Ibn 'Āsyūr, Mubādalah, Nusyūz''
+'''''Kata Kunci:''' Ideologi Gender, Hukum Islam, Manajemen Strategis.''
-'''''Abstract:''' The interpretation of nusyūz verses in Muslim societies remains gender-biased. The term nusyūz gets  attributed  predominantly  to  wives  rather  than  husbands,  even though  the  Qur'an  addresses  both.  This  interpretive  asymmetry  stems  from classical  exegetical  traditions  that  inadequately  discuss  marital  relations  in  a balanced   manner.   This   study   re-examines  Ibn  'Āsyūr's  interpretation  of the nusyūz verses  in Tafsīr al-Taḥrīr  wa  al-Tanwīr through  the  lens  of mubādalah,  a hermeneutical  framework  emphasizing  reciprocity  and  gender  equality.  Using a library  research  design and qualitative  content  analysis,  this  study  analyzes  Ibn 'Āsyūr's tafsir alongside relevant exegetical and fiqh sources. The findings reveal that Ibn 'Āsyūr's interpretation largely aligns with classical exegetes, yet introduces a  significant  reinterpretation  of  the  three  remedial  steps  for nusyūz:  admonition, separation of beds, and physical discipline. Unlike most commentators who view these steps as sequential, Ibn 'Āsyūr argues that each should be applied according to the degree of marital disruption. He also emphasizes governmental intervention if a husband exceeds permissible limits. The mubādalah perspective reveals that Ibn 'Āsyūr's tafsir still lacks reciprocal and egalitarian treatment of both spouses in defining and resolving nusyūz. His interpretation requires further contextualization to  align  with  the  ethical  principles  of  mutuality  and  gender  justice  inherent in mubādalah.''
+'''''Abstract:''' The acceleration of sustainable regional development is often hampered by theological construction bias and managerial inefficiencies that limit the potential of women's human capital. This research aims to reconstruct gender ideology in the perspective of Islamic law and analyze strategies for revitalizing the role of women in regional development management. Using a qualitative approach with a socio-legal case study design, data was collected through in-depth interviews and focused discussions with key informants from elements of the management of KOPRI PMII, local government development planners (Bappeda), and Islamic law scholars/experts. The findings of the study reveal that there is an epistemological stagnation where the cadre curriculum is still dominated by domestic fiqh narratives that fail to legitimize women's public leadership. In addition, a significant capability gap was found between the high level of ideological militancy and the low technocratic competence in the digital era, which resulted in women's participation in development planning deliberations (Musrenbang) being trapped in the practice of tokenism or merely symbolic formalities. This study concludes that the effectiveness of regional strategic management demands the transformation of the women's movement from a textualist paradigm to a Mubadalah (mutuality) approach, accompanied by mastery of data-driven policy analysis to ensure substantive involvement in regional budget politics.''
-'''''Keywords:''' Ibn ‘Āsyūr, Mubādalah, Nusyūz''
+'''''Keywords:''' Gender Ideology, Islamic Law, Strategic Management''
 [[Kategori:Khazanah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah 2025]]