Kebangkitan Ulama Perempuan dari Cirebon: Perbedaan antara revisi

Ketika disebut "ulama", kesadaran kita segera tertuju kepada laki-laki. Perempuan tidak menjadi bagian dari "ulama". Inilah konstruksi yang sedemikian lama dibakukan dan dilanggengkan melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan sejumlah Ormas keislaman lain. Wajar saja, bila dalam struktur MUI, NU, Muhammadiyah—sebagai representasi ulama—jarang ditemukan perempuan. Kalaupun akhir-akhir ini perempuan dimasukkan dalam struktur MUI, NU, Muhamadiyah sungguh sangat sedikit jumlahnya. Selain itu, perempuan dimasukkan ke dalam posisi yang tidak penting, hanya sekadar tampak pantas ada perwakilan perempuan. Kata kaidah, an-nadzir ka al-'adam (langka itu seperti tidak ada).

Bantaran sejarah Nusantara juga membuktikan. Di Banjarmasin, ada Fatimah al-Banjari, penulis asli kitab Parukunan Jamaluddin yang menggali kearifan lokal harta gono-gini. Sulawesi Selatan memiliki Aisyah We Tenriolle (w.1919) yang berhasil menggali dan mengumpulkan manuskrip La Galigo. Di Sumatera Barat, terdapat Rahmah el-Yunusiah (1900-1969), pendiri Sekolah Diniyah Puteri di Padang Panjang dan mendapatkan gelar Syaikhah pertama dari universitas Al-Azhar, Kairo. Kita juga punya Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat (1929-2013) yang menulis banyak buku, pernah jadi Direktur Pascasarjana dan Direktur Pendidikan Tinggi di Kemenag.

Dalam konteks keulamaan, sekali pun mereka sebetulnya mengakui kealiman (kedalaman ilmu) perempuan, karena ini bersifat objektif (bisa dibuktikan), tetapi tetap saja ideologi patriarki ini memandang bahwa perempuan tidak layak untuk duduk di dalam lembaga-lembaga keulamaan itu. Alasannya dibuat-buat yang kadang tidak rasional. Misalnya saja, karena perempuan itu emosional, perempuan sudah memiliki beban kewajiban domestik, perempuan tidak bebas untuk rapat kapan saja dan di mana saja, perempuan selalu mengundang fitnah, suara perempuan aurat, dan sejumlah alasan lain yang intinya mengokohkan bahwa perempuan tidak layak untuk duduk pada lembaga-lembaga keulamaan yang otoritatif.

Jika kita kritis, sebetulnya ideologi ini sudah usang dan kadaluarsa. Di Indonesia, semua anggapan itu sudah terbantahkan secara mutlak oleh kenyataan sosial yang berlangsung cukup lama. Sadarlah bahwa perempuan sudah sejak lama menjadi anggota DPR dan MPR yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan tertinggi dan keputusan penting berpengaruh di negeri ini. Perempuan juga telah lama dibolehkan menjadi hakim agama, hakim perdata, hakim pidana, hakim tata usaha negara, bahkan hakim konstitusi yang memutuskan perkara penting bagi mereka yang berperkara. Lebih dari itu, perempuan telah terbukti berhasil menjadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa, dan lain-lain. Apakah dengan semua kenyataan ini, kita tidak malu masih berpandangan bahwa perempuan itu emosional, perempuan sudah terbebani kewajiban domestik, perempuan tidak bebas untuk rapat kapan saja dan di mana saja, perempuan selalu mengundang fitnah, dan suara perempuan aurat? Sehingga dengan pandangan yang kadaluarsa ini mengekang perempuan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan agama?

Melalui kongres ini, ulama perempuan bangkit, menggeliat, dan mengkonsolidasikan diri untuk masa depan yang didamba. Menariknya dan yang ingin saya tegaskan dalam tulisan ini bahwa kebangkitan ulama perempuan ini berangkat dari Cirebon. Ada apa dengan Cirebon?  

''(Diterbitkan Harian Fajar Cirebon, 25 April 2017).''

[[Category:Diskursus]]