2025 Eksistensi Kenabian Perempuan Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan Implikasinya pada Keulamaan Perempuan: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Eksistensi Kenabian Perempuan Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan Implikasinya pada Keulamaan Perempuan|author=Abdannisa Az-Zalfa Halid (IAIN Manado)|title_orig=Eksistensi Kenabian Perempuan Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan Implikasinya pada Keulamaan Perempuan|name=|issn=2986-0342|note=[https://ejournal.iain-manado.ac.id/mustafid/article/view/1496/858 (Download Original)]|pub_date=2025-06-30|series=Vol 4 No 1 (2025): June|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|image_caption=|sumber=[https://ejournal.iain-manado.ac.id/mustafid/article/view/1496 AL-MUSTAFID; Journal of Qur'an and Hadith Studies]|doi=[https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1496 doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1496]}}'''Abstrak:''' Fenomena pemaknaan ayat nusyūz dalam masyarakat selama ini masih bias gender, karena label nusyūz lebih sering dilekatkan pada istri dibanding suami, padahal al-Qur'an menegaskan  bahwa  potensi  nusyūz  dapat  terjadi  pada  keduanya.  Bias  tafsir  ini dipengaruhi  oleh  dominasi  pemikiran  klasik  yang  kurang  memberikan  keseimbangan dalam  membahas  relasi  suami-istri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  ulang penafsiran  Ibn  'Āsyūr  terhadap  ayat-ayat  nusyūz  dalam Tafsīr  al-Taḥrīr  wa  al-Tanwīr dengan    menggunakan    perspektif mubādalah yang    menekankan    prinsip kesetaraan  dan  resiprositas  gender.  Penelitian  ini  menggunakan  metode library research dengan pendekatan analisis kualitatif dan teknik analisis isi terhadap teks tafsir  primer  serta  sumber-sumber  sekunder  yang  relevan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Ibn 'Āsyūr terhadap ayat nusyūz masih sejalan dengan mufassir  klasik,  meskipun  ia menawarkan  perbedaan  penting  dalam  memahami  tiga tahapan penyelesaian nusyūz. Menurut Ibn 'Āsyūr, tiga langkah penyelesaian—nasihat, pisah  ranjang,  dan  pemukulan—tidak  harus  dilakukan  secara  berurutan,  melainkan dipilih sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh nusyūz. Ia juga menegaskan perlunya  intervensi  pemerintah  bila  suami  melampaui  batas  dalam  tindakan  fisik terhadap  istri.  Namun,  perspektif mubādalah mengungkap  bahwa  tafsir  Ibn  'Āsyūr belum  sepenuhnya menghadirkan  relasi  timbal  balik  yang  adil  antara  suami  dan  istri, baik  dalam  definisi  maupun  solusi  terhadap  nusyūz.  Tafsir  ini  perlu dikontekstualisasikan ulang agar selaras dengan prinsip kesalingan dan keadilan gender yang ditawarkan oleh pendekatan mubādalah.