Lompat ke isi

2024 Revisioning Official Islam in Indonesia: The Role of Women Ulama Congress in Reproducing Female Authority in Islamic Law: Perbedaan antara revisi

Dari Kupipedia
Revisi selanjutnya →
Agus Munawir (bicara | kontrib)
Trusted, Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengawas, Pengurus
20.203 suntingan
VisualTeks wiki
←Membuat halaman berisi '{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah|isbn=2407-8646|pub_date=2024|cover_artist=|pages=|series=Vol 24, No...'
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 23: Baris 23:
'''Abstract'''
'''Abstract'''


Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian nusyuz secara eksklusif mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri.  Kompilasi Hukum Islam yang menganut hukum nusyuz tetap berpijak pada fikih patriarki yang berlandaskan pada ajaran agama yang mendasar.  Dari segi metodologi, KHI tetap menyerupai gagasan para peneliti sebelumnya. Perspektif dan konteks umat Islam Indonesia belum tertanam secara baik dalam rumusan perundang-undangan KHI. Kandungan materiilnya, sebagai hukum positif di Indonesia, adalah keabsahan [[fiqh]] yang memberikan kedudukan tersendiri bagi perempuan. Kajian penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual (conceptual appoarch). Disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Al-Qur'an memperlakukan nusyuz dari dua sudut pandang, sehingga menjadikannya sebagai penghujatan dalam kaitannya dengan nusyuz. Dengan kata lain, nusyuz itu ada dua macam: satu dari istri (QS. an-Nisa [4]: ​​34) dan satu lagi dari suami (QS. an-Nisa [4]: ​​128). Cara apapun (mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, taqwa) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Until now, the religious views of the Indonesian Government, known as official Islam, tend to be masculine and patriarchal in determining laws. The masculinity of official Islam can easily be found in some regulations in Indonesia. The establishment of the Indonesian Congress of Women Islamic Scholars (Kongres [[Ulama Perempuan]] Indonesia, [[KUPI]]) has introduced a new perspective on gender amid the dominance of official Islamic masculinity. This article focuses on the role and position of KUPI amid the dominance of official Islamic masculinity in Indonesia. Through content analysis and Charles Peirce's theory of knowledge construction, the author found that KUPI has successfully become a center for reproducing female authority in Islamic law. This is achieved by reinterpreting several government rules and policies that tend to be masculine and disadvantageous to women. The success of KUPI as a center for the reproduction of the authority of women Islamic scholars plays a role in revising official Islam. KUPI accomplishes this by offering a new paradigm that embodies the values of justice and gender equality.  


'''Abstrak'''


Pandangan-pandangan keagamaan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah ''official Islam'' selama ini masih cenderung maskulin dan patriarki dalam menetapkan hukum. Maskulinitas ''official Islam'' dapat dengan mudah ditemukan dalam sebagian aturan di Indonesia. Penyelenggaraan [[Kongres Ulama Perempuan Indonesia]] (KUPI)  memunculkan perspektif baru terkait gender di tengah dominannya maskulinitas ''Official Islam'' tersebut. Artikel ini menganalis peran dan posisi KUPI di tengah dominannya maskulinitas ''Official Islam'' di Indonesia. Melalui pendekatan ''content analysis'' dan teori konstruksi pengetahuan Charles Peirce, penulis berargumen bahwa KUPI telah berhasil menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan di Indonesia. Hal ini dicapai dengan melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa aturan dan kebijakan pemerintah yang cenderung maskulin dan merugikan perempuan. Keberhasilan KUPI menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan ini berperan dalam merevisi ''Official Islam'' tersebut. Hal ini dilakukan oleh KUPI dengan menawarkan paradigma baru yang lebih mengandung nilai-nilai keadilan dan keseteraan gender.


'''''Keywords:''' Indonesian Congress of Women Islamic Scholars; female authority; Indonesian official Islam; Gender''




'''''Keywords:''' Nusyuz, KHI, [[Mubadalah]]''


Untuk membaca penuh artikel ini silahkan klik tautan berikut: '''''https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34744'''''
Untuk membaca penuh artikel ini silahkan klik tautan berikut: '''''https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34744'''''

Revisi per 22 Juli 2024 13.28

2024 Revisioning Official Islam in Indonesia: The Role of Women Ulama Congress in Reproducing Female Authority in Islamic Law
JudulAhkam: Jurnal Ilmu Syariah
SeriVol 24, No 1 (2024)
Tahun terbit
2024
ISBN2407-8646
Nama Jurnal : Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah
Seri : Vol 24, No 1 (2024)
Tahun : 2024
Judul Tulisan : Revisioning Official Islam in Indonesia: The Role of Women Ulama Congress in Reproducing Female Authority in Islamic Law
Penulis : Zainul Mun'im (Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung), Muhamad Nasrudin (IAIN Metro), Suaidi Suaidi (IAIN Madura), Hasanudin Hasanudin (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri)

Abstract

Until now, the religious views of the Indonesian Government, known as official Islam, tend to be masculine and patriarchal in determining laws. The masculinity of official Islam can easily be found in some regulations in Indonesia. The establishment of the Indonesian Congress of Women Islamic Scholars (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI) has introduced a new perspective on gender amid the dominance of official Islamic masculinity. This article focuses on the role and position of KUPI amid the dominance of official Islamic masculinity in Indonesia. Through content analysis and Charles Peirce's theory of knowledge construction, the author found that KUPI has successfully become a center for reproducing female authority in Islamic law. This is achieved by reinterpreting several government rules and policies that tend to be masculine and disadvantageous to women. The success of KUPI as a center for the reproduction of the authority of women Islamic scholars plays a role in revising official Islam. KUPI accomplishes this by offering a new paradigm that embodies the values of justice and gender equality.

Abstrak

Pandangan-pandangan keagamaan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah official Islam selama ini masih cenderung maskulin dan patriarki dalam menetapkan hukum. Maskulinitas official Islam dapat dengan mudah ditemukan dalam sebagian aturan di Indonesia. Penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)  memunculkan perspektif baru terkait gender di tengah dominannya maskulinitas Official Islam tersebut. Artikel ini menganalis peran dan posisi KUPI di tengah dominannya maskulinitas Official Islam di Indonesia. Melalui pendekatan content analysis dan teori konstruksi pengetahuan Charles Peirce, penulis berargumen bahwa KUPI telah berhasil menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan di Indonesia. Hal ini dicapai dengan melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa aturan dan kebijakan pemerintah yang cenderung maskulin dan merugikan perempuan. Keberhasilan KUPI menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan ini berperan dalam merevisi Official Islam tersebut. Hal ini dilakukan oleh KUPI dengan menawarkan paradigma baru yang lebih mengandung nilai-nilai keadilan dan keseteraan gender.

Keywords: Indonesian Congress of Women Islamic Scholars; female authority; Indonesian official Islam; Gender


Untuk membaca penuh artikel ini silahkan klik tautan berikut: https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34744

Diperoleh dari "https://pedia.kupi.or.id/index.php?title=2024_Revisioning_Official_Islam_in_Indonesia:_The_Role_of_Women_Ulama_Congress_in_Reproducing_Female_Authority_in_Islamic_Law&oldid=11436"