Lompat ke isi

2018 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi PERDA Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas): Perbedaan antara revisi

Dari Kupipedia
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Agus Munawir (bicara | kontrib)
Trusted, Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengawas, Pengurus
20.203 suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 24: Baris 24:
|https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19942
|https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19942
|}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Journal of Management Public Policy|isbn=-|pub_date=April 2018|cover_artist=|pages=|series=Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018|author=|title_orig=Journal of Management Public Policy}}
|}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Journal of Management Public Policy|isbn=-|pub_date=April 2018|cover_artist=|pages=|series=Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018|author=|title_orig=Journal of Management Public Policy}}
'''''Abstract'''''
''The purpose of this research is to analyze the implementation of the Policy on the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the field of employment in Semarang City, as well as the supporting and inhibiting factors of implementing the Policy on the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. The method used in this research is descriptive qualitative method, data source used is primary data source and secondary data. The results showed that the fulfillment of Disability Rights in the field of employment in the city of Semarang has not been optimally viewed from 3 aspects of implementation, what happen, and implementation achievement. Viewed from the aspect of the implementation is good because the implementation is done by all agencies with their respective jobs aspects of what happen is not good because the law is still referring to the old law and the city of Semarang still do not have a local law. The aspect of achievement of the implementation has not been achieved as stated in the Regional Regulation of Central Java no. 11 Year 2014 on the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Causes of not yet optimal implementation of this policy is the absence of funds from the APBD, there is no special staff in Dinasker for people with disability and social environment factors -culture and technology in the city of Semarang. The author’s suggestion is allocating funds from APBD, establishing special staff for the implementation of the fulfillment of the rights of people with disability, making SOP for the policy of the fulfillment of the rights of people with disability and make sosialization to change the mindset of the community should not be ashamed of the existence of PwDs and also the mindset of PwDs in order not to always feel pity.''
'''''Keywords:''' rights fulfillment, PwDs, resources, mindset.''
'''Abstrak'''
'''Abstrak'''


Revisi per 22 Juli 2025 13.22

Sumber : Journal of Management Public Policy
Nama Jurnal : Journal of Management Public Policy
Seri : Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018
Tahun : April 2018
Penulis : Dessy Grestika Ratna (Departemen Ilmu Administrasi Publik), Kismartini Kismartini (Departemen Ilmu Administrasi Publik)
DOI : https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19942
2018 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang
JudulJournal of Management Public Policy
SeriVolume 7, Nomer 2, Tahun 2018
Tahun terbit
April 2018
ISBN-

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang belum optimal dilihat dari 3 aspek yaitu implementor, what happen, dan capaian implementasi. Dilihat dari aspek implementornya sudah baik karena implementasinya dilakukan oleh semua dinas dengan tupoksinya masing-masing ,aspek what happen belum baik karena Perda tersebut masih mengacu pada Undang-undang lama dan Kota Semarang masih belum memiliki perwal. Aspek capaian implementasinya belum tercapai sesuai dengan yang tertuang didalam Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ini adalah belum adanya dana dari APBD, belum ada staf khusus di Dinasker untuk penyandang disabilitas dan faktor lingkungan sosial –budaya dan teknologi di Kota Semarang. Saran yang diberikan peneliti adalah mengalokasikan dana dari APBD, membentuk staf khusus untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, membuat SOP untuk kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sosialisasi dalam rangka mengubah mindset masyarakat agar tidak malu dengan keberadaan penyandang disabilitas dan juga mindset penyandang disabilitas agar tidak selalu merasa ingin dikasihani

Kata Kunci: pemenuhan hak , penyandang disabilitas, sumber daya, mindset.

Diperoleh dari "https://pedia.kupi.or.id/index.php?title=2018_Pemenuhan_Hak_Penyandang_Disabilitas_Bidang_Ketenagakerjaan_di_Kota_Semarang_(Implementasi_PERDA_Jawa_Tengah_No._11_tahun_2014_Tentang_Pemenuhan_Hak_Penyandang_Disabilitas)&oldid=16428"