Lompat ke isi

2023 Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha Dan Kepercayaan Diri Terhadap Kemudahan Berbisnis Secara Digital (Studi Kasus UMKM Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta): Perbedaan antara revisi

Dari Kupipedia
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Agus Munawir (bicara | kontrib)
Trusted, Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengawas, Pengurus
20.203 suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 18: Baris 18:
|DOI
|DOI
|:
|:
|https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19942
|https://doi.org/10.57218/jueb.v2i1.581
|}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Journal of Management Public Policy|isbn=-|pub_date=April 2018|cover_artist=|pages=|series=Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018|author=|title_orig=Journal of Management Public Policy}}
|}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis|isbn=2828-8858|pub_date=2023-03-09|cover_artist=|pages=|series=Vol. 2 No. 1 (2023)|author=|title_orig=JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis}}
'''Abstrak'''
'''Abstrak'''


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang belum optimal dilihat dari 3 aspek yaitu implementor, what happen, dan capaian implementasi. Dilihat dari aspek implementornya sudah baik karena implementasinya dilakukan oleh semua dinas dengan tupoksinya masing-masing ,aspek what happen belum baik karena Perda tersebut masih mengacu pada Undang-undang lama dan Kota Semarang masih belum memiliki perwal. Aspek capaian implementasinya belum tercapai sesuai dengan yang tertuang didalam Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ini adalah belum adanya dana dari APBD, belum ada staf khusus di Dinasker untuk penyandang disabilitas dan faktor lingkungan sosial –budaya dan teknologi di Kota Semarang. Saran yang diberikan peneliti adalah mengalokasikan dana dari APBD, membentuk staf khusus untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, membuat SOP untuk kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sosialisasi dalam rangka mengubah mindset masyarakat agar tidak malu dengan keberadaan penyandang disabilitas dan juga mindset penyandang disabilitas agar tidak selalu merasa ingin dikasihani
Sebagian besar aktivitas usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM juga harus mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing di pasar, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM disabilitas. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2018 mencatat bahwa 19,8% penyandang disabilitas melakukan kegiatan usaha. Salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Kehadiran marketplace dan media sosial menjadi pilihan yang efisien dan kesempatan bagi pelaku UMKM disabilitas untuk mengembangkan usahanya. Untuk menjadikan UMKM naik kelas, dibutuhkan strategi yang berhubungan dengan kemudahan berbisnis secara digital yaitu literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri. Dalam studi ini, prosedur yang digunakan ialah kuantitatif dengan memakai data primer. Populasi pada studi ini merupakan pelaku UMKM disabilitas di DKI Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan di Yayasan Menembus Batas, sebanyak 33 orang, sehingga peneliti menggunakan total sampling. Teknik analisis data yang digunakan merupakan path analysis dengan memakai dukungan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ditemukan bahwa literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Adapun literasi digital dan dukungan modal usaha berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Selain itu kepercayaan diri dapat menjadi variabel intervening antara literasi digital dan dukungan modal usaha terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih menggali aspek lain yang bisa mempengaruhi kemudahan berbisnis secara digital pada pelaku UMKM disabilitas.


'''Kata Kunci:''' ''pemenuhan hak , penyandang disabilitas, sumber daya, mindset.''
'''Kata Kunci:''' ''UMKN, Disabilitas, Literasi digital, Modal usaha, Kepercayaan diri''  
[[Kategori:Referensi Kajian KUPIBILITAS]]
[[Kategori:Referensi Kajian KUPIBILITAS]]
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]]
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]]

Revisi per 22 Juli 2025 14.55

Sumber : JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Seri : Vol. 2 No. 1 (2023)
Tahun : 2023-03-09
Penulis : Nindi Aulia Putri, Sri Indah Nikensari, Karuniana Dianta Arfiando Sebayang (Universitas Negeri Jakarta)
DOI : https://doi.org/10.57218/jueb.v2i1.581
2023 Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha Dan Kepercayaan Diri Terhadap Kemudahan Berbisnis Secara Digital
JudulJUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
SeriVol. 2 No. 1 (2023)
Tahun terbit
2023-03-09
ISBN2828-8858

Abstrak

Sebagian besar aktivitas usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM juga harus mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing di pasar, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM disabilitas. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2018 mencatat bahwa 19,8% penyandang disabilitas melakukan kegiatan usaha. Salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Kehadiran marketplace dan media sosial menjadi pilihan yang efisien dan kesempatan bagi pelaku UMKM disabilitas untuk mengembangkan usahanya. Untuk menjadikan UMKM naik kelas, dibutuhkan strategi yang berhubungan dengan kemudahan berbisnis secara digital yaitu literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri. Dalam studi ini, prosedur yang digunakan ialah kuantitatif dengan memakai data primer. Populasi pada studi ini merupakan pelaku UMKM disabilitas di DKI Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan di Yayasan Menembus Batas, sebanyak 33 orang, sehingga peneliti menggunakan total sampling. Teknik analisis data yang digunakan merupakan path analysis dengan memakai dukungan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ditemukan bahwa literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Adapun literasi digital dan dukungan modal usaha berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Selain itu kepercayaan diri dapat menjadi variabel intervening antara literasi digital dan dukungan modal usaha terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih menggali aspek lain yang bisa mempengaruhi kemudahan berbisnis secara digital pada pelaku UMKM disabilitas.

Kata Kunci: UMKN, Disabilitas, Literasi digital, Modal usaha, Kepercayaan diri

Diperoleh dari "https://pedia.kupi.or.id/index.php?title=2023_Analisis_Literasi_Digital,_Dukungan_Modal_Usaha_Dan_Kepercayaan_Diri_Terhadap_Kemudahan_Berbisnis_Secara_Digital_(Studi_Kasus_UMKM_Penyandang_Disabilitas_di_DKI_Jakarta)&oldid=16446"