Lompat ke isi

2017 Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan: Perbedaan antara revisi

Dari Kupipedia
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 22: Baris 22:
'''Abstrak'''
'''Abstrak'''


'''''Backgrounds:''''' ''Intellectual Disability students must be able to master the practice of personal hygiene during menstruation skills. However, to teach this skill to them is not easy. They need certain methods to learn these skills to get effective results. Video-Based Instruction is one method to teach these skills. This study aims to determine whether there is an effect of Video-Based Instruction on the practice of personal hygiene during menstruation on Intellectual Disability students. M'''ethods:''' This is quantitative research with pre-experimental type and one group pretest-posttest design. The data collection tool is a "personal hygiene" questionnaire. The data analysis method uses a paired sample t-test with the help of SPSS version 25. This research conducted at SLB Negeri 3 Central Jakarta with a total sample is 20 respondents selected by the purposive sampling technique. '''Results:''' Most respondents were 14 years old (20%), 7th grade (30%), get menarche at 12 and 13 years (25%). The mean score for the practice of personal hygiene during menstruation pre-test is 41.30 and post-test is 53.20. Paired sample t-test results showed that sig. (2-tailed) <0.001. '''Conclusion:''' The results showed that it received Ha, which means that there is an effect of Video-Based Instruction on the practice of personal hygiene during menstruation on Intellectual Disabilities students. The results also showed that there are mean score differences of the pre-test and post-test results, which is an increase in the mean score of the post-test results by 11,90.''
Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.  Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi  undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas  melalui implementasi ''Convention on the Rights of Persons with Disabillities'' (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah  Menengah Atas (SMA). Hambatan  yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.  Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.  


'''Kata Kunci:''' ''intellectual disability, menstruation, self-hygiene, video based instructions''
'''Kata Kunci:''' ''Disabilitas, Hak, Implementasi, Pemenuhan''
[[Kategori:Referensi Kajian KUPIBILITAS]]
[[Kategori:Referensi Kajian KUPIBILITAS]]
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]]
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]]

Revisi per 28 Juli 2025 00.50

Sumber : INTEGRALISTIK
Seri : Vol 28, No 1 (2017)
Tahun : 2017
Penulis : Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto (Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang)
DOI : https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804
2017 Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan
JudulINTEGRALISTIK
SeriVol 28, No 1 (2017)
Tahun terbit
2017
ISBN2549-5011

Abstrak

Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.  Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi  undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas  melalui implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah  Menengah Atas (SMA). Hambatan  yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.  Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak, Implementasi, Pemenuhan