Undang-Undang dan Kebijakan: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas. | Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas. | ||
== Peraturan Menteri (Permen) == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | {{columns-list|colwidth=35em| | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Permen Kupibilitas | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
== Peraturan Daerah (Perda) == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Perda Kupibilitas | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}}{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = UU Disabilitas | category = UU Disabilitas | ||