Lompat ke isi

Undang-Undang dan Kebijakan: Perbedaan antara revisi

Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas.
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas.


== Peraturan Menteri (Permen) ==
{{columns-list|colwidth=35em|
{{columns-list|colwidth=35em|
<DynamicPageList>
category = Permen Kupibilitas
mode =ordered
ordermethod = sortkey
order    = ascending
</DynamicPageList>
}}
== Peraturan Daerah (Perda) ==
{{columns-list|colwidth=35em|
<DynamicPageList>
category = Perda Kupibilitas
mode =ordered
ordermethod = sortkey
order    = ascending
</DynamicPageList>
}}{{columns-list|colwidth=35em|
<DynamicPageList>
<DynamicPageList>
category = UU Disabilitas
category = UU Disabilitas