2025 Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory: Perbedaan antara revisi

	Journal of Islamic Mubadalah
Judul	Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory
Penulis	Al-Fitri (Faculty of Law and Social Sciences Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia); Aulia Rahman Iskandar (Student Umm Al-Qura University, Saudi Arabia); A. Zamakhsyari Baharuddin (Doctoral Program Students, Islamic Law, Social Sciences Institute, Sakarya University (SU), Turki);
Seri	Vol. 2 No. 1 June (2025)
Tahun terbit	2025-05-28
ISSN	3063-587x
DOI	https://doi.org/10.70992/banhpc96
Sumber Original	Journal of Islamic Mubadalah
	(Download Original)

VisualTeks wiki

Revisi terkini sejak 21 April 2026 11.25

Abstrak: Meskipun Indonesia telah melakukan pembaruan hukum di bidang kewarisan, dalam tataran praktiknya masih didapati problematika kedudukan anak perempuan.Peran hakim Pengadilan Agama sangat besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak kewarisan anak perempuan. Apabila terdapat pembagian kewarisan diperlakukan secara diskriminatif, hakim harus berani membuat terobosan pembaruan. Tujuannya agar kedudukandan status kewarisan anak perempuan tidak mengalami diskriminatif. Isu ini menarik karena beberapa ajaran kewarisan membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga mendapat kritikan dari aktivis perempuan, bahkan dari para pakar hukum Islam.Penelitian ini ingin mengetahui,argumentasi Mahkamah Agung dalam memaknai kata walád. Metode yang digunakan adalah kualitatif,dengan pendekatan normatifyang dianalisismenggunakanteori mubádalah,yang menitik beratkan pembagian kewarisan pada prinsip kerjasama, kesalingan, timbal balik dan berkeadilan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan yurisprudensi telah merespon kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan kontemporer, meskipun dalam aplikasinya belum sepenuhnya diikuti oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam menentukan kedudukan ahli waris bukan lagi didasari atas jenis kelamin, melainkan harus direposisi atas dasar kedekatan hubungan nasábantara ahli waris dengan pewaris.

Kata Kunci: Perempuan, Reposisi Kewarisan, Teori Mubádalah, Yurisprudensi

Abstract: Although Indonesia has made legal reforms in the field of inheritance, in practice there are neverthelessproblems with the position of girls. The role of Religious Court judges is very large in providing protection for the inheritance rights of girls. If there is a division of inheritance that is treated discriminatory, judges must dare to make breakthroughs in reform. The goal is so that the position and status of inheritance of girls does not experience discrimination. This issue is interesting because some inheritance teachings differentiate between boys and girls, so that they have received criticism from women activists, althoughfrom Islamic law experts. This study aims to determine the arguments of the Supreme Court in interpreting the word walád. The method used is qualitative, with a normativeapproach, which is analyzed using the mubádalahtheory, which emphasizes the distribution of inheritance on the principles of cooperation, mutuality, reciprocity and gender justice. The results of this study indicate that jurisprudence has responded to equality between boys and girls in the contemporary inheritance system, although in its application it has not been fully followed by Religious Court judges. In determining the position of heirs, it is no longer based on gender, thereforemust be repositioned on the basis of the closeness of the bloodline relationship between the heir and the testator.

Keywords: Jurisprudence, MubádalahTheory, Repositioning of Inheritance, Women.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law|author=*Wan Abdul Rahim Bin Wan Abd Aziz (Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia)
+{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory|author=*Al-Fitri (Faculty of Law and Social Sciences Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia)
-*Achmad Faishal (Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia)|title_orig=Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law|name=|issn=3063-587x|note=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/167/44 (Download Original)]|pub_date=2025-12-27|series=Vol. 2 No. 2 December (2025)|image=Berkas:Mubadalah vol2 no2.png|image_caption=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/167 Journal of Islamic Mubadalah]|sumber=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/167 Journal of Islamic Mubadalah]|doi=[https://doi.org/10.70992/5wj72143 https://doi.org/10.70992/5wj72143]}}'''Abstrak:''' Artikel  ini  mengkaji  ulang  konstruksi nusyuzdalam  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Malaysia. Formulasi legal yang berpusat pada ketaatan istri tersebut menimbulkan persoalan serius terkait hierarki gender  dan  berdampak  langsung  pada  hak  perempuan  atas  nafkah,  perlindungan,  martabat,  dan  akses keadilan. Artikelini bertujuan mengevaluasi bias gender dalam definisi serta penerapan nusyuz, sekaligus menawarkan  kerangka  alternatif  menggunakan  teori  hermeneutika  mubadalah,  yang  menekankan kesalingan, tanggung jawab bersama, dan relasi setara dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum  normatif  kualitatif  dengan  pendekatan  komparatif  terhadap  enakmen  hukum  keluarga  Islam  di beberapa negeri di Malaysia, dianalisis berdasarkan teori mubādalah. Kebaruannya terletak pada penerapan mubādalahsebagai  kerangka  analisis  untuk  menegaskan  prinsip  kesalingan  dan  keadilan  dalam  hukum keluarga Islam.Hasilpenelitian menemukan bahwa reduksi nusyuzmenjadi kewajiban unilateral perempuan tidak hanya memperkuat relasi kekuasaan yang timpang, tetapi juga melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam kasus konflik domestik. Melalui perspektif mubadalah, artikel ini mengusulkan reformulasi nusyuzsebagai  kategori  hukum  bilateral  yang  berlandaskan  kesalingan  moral  dan  legal.  Rekomendasi meliputi revisi legislasi, perumusan garis panduan yudisial yang lebih setara, serta integrasi asas kesalingan dalam pembaruan hukum keluarga Islam Malaysia.
+*Aulia Rahman Iskandar (Student Umm Al-Qura University, Saudi Arabia)
+*A. Zamakhsyari Baharuddin (Doctoral Program Students, Islamic Law, Social Sciences Institute, Sakarya University (SU), Turki)|title_orig=Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory|name=|issn=3063-587x|note=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/8/14 (Download Original)]|pub_date=2025-05-28|series=Vol. 2 No. 1 June (2025)|image=Berkas:JIM vol2 no1.png|image_caption=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/8 Journal of Islamic Mubadalah]|sumber=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/8 Journal of Islamic Mubadalah]|doi=[https://doi.org/10.70992/banhpc96 https://doi.org/10.70992/banhpc96]}}'''Abstrak:''' Meskipun Indonesia telah melakukan pembaruan hukum di bidang kewarisan, dalam tataran praktiknya masih didapati problematika kedudukan anak perempuan.Peran hakim Pengadilan Agama sangat besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak kewarisan anak perempuan. Apabila terdapat pembagian kewarisan diperlakukan secara diskriminatif, hakim harus berani membuat terobosan pembaruan. Tujuannya agar kedudukandan status kewarisan anak perempuan tidak mengalami diskriminatif. Isu ini menarik karena beberapa ajaran kewarisan membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga mendapat kritikan dari aktivis perempuan, bahkan dari para pakar hukum Islam.Penelitian ini ingin mengetahui,argumentasi Mahkamah Agung dalam memaknai kata walád. Metode yang digunakan adalah kualitatif,dengan pendekatan normatifyang dianalisismenggunakanteori mubádalah,yang menitik beratkan pembagian kewarisan pada prinsip kerjasama, kesalingan, timbal balik dan berkeadilan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan yurisprudensi telah merespon kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan kontemporer, meskipun dalam aplikasinya belum sepenuhnya diikuti oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam menentukan kedudukan ahli waris bukan lagi didasari atas jenis kelamin, melainkan harus direposisi atas dasar kedekatan hubungan nasábantara ahli waris dengan pewaris.
-'''''Kata Kunci:''' Nusyuz,Mubadalah,Hukum Keluarga Islam,Perempuan, Reformasi Hukum''
+'''''Kata Kunci:''' Perempuan, Reposisi Kewarisan, Teori Mubádalah, Yurisprudensi''
-'''''Abstract:''' This article reexamines the legal construction of nusyuzwithin Malaysian Islamic Family Law. The formulation that positions obedience as a unilateral obligation of the wife generates serious concerns related to gender hierarchy and directly affects women’s rights to maintenance, protection, dignity, and accessto justice. The study aims to evaluate gender bias in both the legal definition and judicial application of nusyuz, while proposing an alternative framework based on the Mubadalah hermeneutical theory, which emphasizes reciprocity, shared responsibility, and egalitarian family relations.This study employs a qualitative normative legal method with a comparative approach to examine Islamic family law enactments across several states in Malaysia, analyzed through the framework of the theory of mubādalah. The novelty of this research lies in the application of the mubādalah perspective as an analytical framework to articulate principles of reciprocity and justice in Islamic family law.The research results found thatreduction of nusyuzinto a one-sided duty imposed on women not only reinforces unequal power relations but also undermines legal protection for women  in  situations  of  domestic  conflict.  Through  the  Mubadalah  perspective,  this  article  proposes  the reformulation  of nusyuzas  a  bilateral  legal  category  grounded  in  moral  and  legal  reciprocity. Recommendations include legislative revision, the development of more equitable judicial guidelines, and the integration of reciprocal principles into future reforms of Malaysian Islamic family law.''
+'''''Abstract:''' Although Indonesia has made legal reforms in the field of inheritance, in practice there are neverthelessproblems with the position of girls. The role of Religious Court judges is very large in providing protection for the inheritance rights of girls. If there is a division of inheritance that is treated discriminatory, judges must dare to make breakthroughs in reform. The goal is so that the position and status of inheritance of girls does not experience discrimination. This issue is interesting because some inheritance teachings differentiate between boys and girls, so that they have received criticism from women activists, althoughfrom Islamic law experts. This study aims to determine the arguments of the Supreme Court in interpreting the word walád. The method used is qualitative, with a normativeapproach, which is analyzed using the mubádalahtheory, which emphasizes the distribution of inheritance on the principles of cooperation, mutuality, reciprocity and gender justice. The results of this study indicate that jurisprudence has responded to equality between boys and girls in the contemporary inheritance system, although in its application it has not been fully followed by Religious Court judges. In determining the position of heirs, it is no longer based on gender, thereforemust be repositioned on the basis of the closeness of the bloodline relationship between the heir and the testator.''
-'''''Keywords:''' Nusyuz,Mubadalah,Islamic Family Law,Women, Legal Reform.''
+'''''Keywords:''' Jurisprudence, MubádalahTheory, Repositioning of Inheritance, Women.''
 [[Kategori:Khazanah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah 2025]]