2025 Women’s Double Burden in the Family: An Analysis of Reciprocal Relations Based on Mubādalah Theory in Central Lampung Regency: Perbedaan antara revisi

	Journal of Islamic Mubadalah
Judul	Women’s Double Burden in the Family: An Analysis of Reciprocal Relations Based on Mubādalah Theory in Central Lampung Regency
Penulis	Ismail Hasan (Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama), Rumbia Subdistrict, Central Lampung, Indonesia)
Seri	Vol. 2 No. 2 December (2025)
Tahun terbit	2025-12-27
ISSN	3063-587x
DOI	https://doi.org/10.70992/x11gw072
Sumber Original	Journal of Islamic Mubadalah
	(Download Original)

VisualTeks wiki

Revisi terkini sejak 21 April 2026 11.31

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya beban ganda yang dipikul perempuan menikah di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, ketika mereka harus mengelola pekerjaan domestik sekaligus terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga. Artikel ini bertujuan mengurai bentuk konkret beban ganda tersebut, faktor yang melahirkannya, serta dampaknya terhadap keadilan relasi suami istri, sekaligus menafsirkan temuan lapangan melalui perspektif mubadalah. Secara teoretis, kajian ini memadukan gagasan keadilan gender, konsep double burden, dan pendekatan mubadalah dalam hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan perempuan pekerja berperan ganda, suami, dan tokoh lokal sebagai informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pembagian kerja domestik tetap timpang, dukungan suami dan keluarga relatif minim, serta beban fisik dan psikis perempuan meningkat, meskipun mereka mengupayakan berbagai strategi coping. Dalam kacamatamubadalah, praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip kesalingan. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan mubadalah dalam keluarga, forum keagamaan akar rumput, dan kebijakan daerah yang mendorong pembagian kerja lebih adil danresiprokal.

Kata Kunci: Beban Ganda Perempuan, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Perempuan Pekerja, Lampung Tengah

Abstract: This study is situated within the growing prevalence of the double burden borne by married women in Rumbia District, Central Lampung, as they are required to manage domestic responsibilities while simultaneously engaging in family-based economic activities. The article seeks to elucidate the concrete forms of this double burden, the factors that generate it, and its implications for fairness within spousal relations. In addition, the study interprets empirical findings through the lens of the mubadalahperspective. From a theoretical standpoint, the analysis integrates gender justice theory, the concept of the double burden, and the mubadalahapproach within Islamic family law. Methodologically, the research employed a qualitative case study design, involving women engaged in dual roles, their husbands, and local community figures as informants. Data were collected through in-depth interviews,participant observation, and document analysis. The findings indicate that the division of domestic labor remains markedly unequal, spousal and familial support tends to be limited, and women experience heightened physical and psychological strain, despite their efforts to develop various coping strategies. Viewed through the mubadalahframework, these practices appear to be inconsistent with the principle of reciprocity. Consequently, the study recommends strengthening mubadalah-based education within families, grassroots religious forums, and local policy initiatives that promote a more equitable and reciprocal division of labor.

Keywords: Central Lampung, Gender Justice, Islamic Family Law, Mubadalah, Working Women, Women’s Double Burden.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law|author=*Wan Abdul Rahim Bin Wan Abd Aziz (Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia)
+{{Infobox Jurnal Ilmiah|italic title=Women’s Double Burden in the Family: An Analysis of Reciprocal Relations Based on Mubādalah Theory in Central Lampung Regency|author=Ismail Hasan (Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama), Rumbia Subdistrict, Central Lampung, Indonesia)|title_orig=Women’s Double Burden in the Family: An Analysis of Reciprocal Relations Based on Mubādalah Theory in Central Lampung Regency|name=|issn=3063-587x|note=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/150/49 (Download Original)]|pub_date=2025-12-27|series=Vol. 2 No. 2 December (2025)|image=Berkas:Mubadalah vol2 no2.png|image_caption=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/150 Journal of Islamic Mubadalah]|sumber=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/150 Journal of Islamic Mubadalah]|doi=[https://doi.org/10.70992/x11gw072 https://doi.org/10.70992/x11gw072]}}'''Abstrak:''' Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya beban ganda yang dipikul perempuan menikah di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, ketika mereka harus mengelola pekerjaan domestik sekaligus terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga. Artikel ini bertujuan mengurai bentuk konkret beban ganda tersebut, faktor yang melahirkannya, serta dampaknya terhadap keadilan relasi suami istri, sekaligus menafsirkan temuan lapangan melalui perspektif mubadalah. Secara teoretis, kajian ini memadukan gagasan keadilan gender, konsep double burden, dan pendekatan mubadalah dalam hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan perempuan pekerja berperan ganda, suami, dan tokoh lokal sebagai informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pembagian kerja domestik tetap timpang, dukungan suami dan keluarga relatif minim, serta beban fisik dan psikis perempuan meningkat, meskipun mereka mengupayakan berbagai strategi coping. Dalam kacamatamubadalah, praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip kesalingan. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan mubadalah dalam keluarga, forum keagamaan akar rumput, dan kebijakan daerah yang mendorong pembagian kerja lebih adil danresiprokal.
-*Achmad Faishal (Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia)|title_orig=Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law|name=|issn=3063-587x|note=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/167/44 (Download Original)]|pub_date=2025-12-27|series=Vol. 2 No. 2 December (2025)|image=Berkas:Mubadalah vol2 no2.png|image_caption=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/167 Journal of Islamic Mubadalah]|sumber=[https://journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/167 Journal of Islamic Mubadalah]|doi=[https://doi.org/10.70992/5wj72143 https://doi.org/10.70992/5wj72143]}}'''Abstrak:''' Artikel  ini  mengkaji  ulang  konstruksi nusyuzdalam  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Malaysia. Formulasi legal yang berpusat pada ketaatan istri tersebut menimbulkan persoalan serius terkait hierarki gender  dan  berdampak  langsung  pada  hak  perempuan  atas  nafkah,  perlindungan,  martabat,  dan  akses keadilan. Artikelini bertujuan mengevaluasi bias gender dalam definisi serta penerapan nusyuz, sekaligus menawarkan  kerangka  alternatif  menggunakan  teori  hermeneutika  mubadalah,  yang  menekankan kesalingan, tanggung jawab bersama, dan relasi setara dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum  normatif  kualitatif  dengan  pendekatan  komparatif  terhadap  enakmen  hukum  keluarga  Islam  di beberapa negeri di Malaysia, dianalisis berdasarkan teori mubādalah. Kebaruannya terletak pada penerapan mubādalahsebagai  kerangka  analisis  untuk  menegaskan  prinsip  kesalingan  dan  keadilan  dalam  hukum keluarga Islam.Hasilpenelitian menemukan bahwa reduksi nusyuzmenjadi kewajiban unilateral perempuan tidak hanya memperkuat relasi kekuasaan yang timpang, tetapi juga melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam kasus konflik domestik. Melalui perspektif mubadalah, artikel ini mengusulkan reformulasi nusyuzsebagai  kategori  hukum  bilateral  yang  berlandaskan  kesalingan  moral  dan  legal.  Rekomendasi meliputi revisi legislasi, perumusan garis panduan yudisial yang lebih setara, serta integrasi asas kesalingan dalam pembaruan hukum keluarga Islam Malaysia.
-'''''Kata Kunci:''' Nusyuz,Mubadalah,Hukum Keluarga Islam,Perempuan, Reformasi Hukum''
+'''''Kata Kunci:''' Beban Ganda Perempuan, Mubadalah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Perempuan Pekerja, Lampung Tengah''
-'''''Abstract:''' This article reexamines the legal construction of nusyuzwithin Malaysian Islamic Family Law. The formulation that positions obedience as a unilateral obligation of the wife generates serious concerns related to gender hierarchy and directly affects women’s rights to maintenance, protection, dignity, and accessto justice. The study aims to evaluate gender bias in both the legal definition and judicial application of nusyuz, while proposing an alternative framework based on the Mubadalah hermeneutical theory, which emphasizes reciprocity, shared responsibility, and egalitarian family relations.This study employs a qualitative normative legal method with a comparative approach to examine Islamic family law enactments across several states in Malaysia, analyzed through the framework of the theory of mubādalah. The novelty of this research lies in the application of the mubādalah perspective as an analytical framework to articulate principles of reciprocity and justice in Islamic family law.The research results found thatreduction of nusyuzinto a one-sided duty imposed on women not only reinforces unequal power relations but also undermines legal protection for women  in  situations  of  domestic  conflict.  Through  the  Mubadalah  perspective,  this  article  proposes  the reformulation  of nusyuzas  a  bilateral  legal  category  grounded  in  moral  and  legal  reciprocity. Recommendations include legislative revision, the development of more equitable judicial guidelines, and the integration of reciprocal principles into future reforms of Malaysian Islamic family law.''
+'''''Abstract:''' This study is situated within the growing prevalence of the double burden borne by married women in Rumbia District, Central Lampung, as they are required to manage domestic responsibilities while simultaneously engaging in family-based economic activities. The article seeks to elucidate the concrete forms of this double burden, the factors that generate it, and its implications for fairness within spousal relations. In addition, the study interprets empirical findings through the lens of the mubadalahperspective. From a theoretical standpoint, the analysis integrates gender justice theory, the concept of the double burden, and the mubadalahapproach within Islamic family law. Methodologically, the research employed a qualitative case study design, involving women engaged in dual roles, their husbands, and local community figures as informants. Data were collected through in-depth interviews,participant observation, and document analysis. The findings indicate that the division of domestic labor remains markedly unequal, spousal and familial support tends to be limited, and women experience heightened physical and psychological strain, despite their efforts to develop various coping strategies. Viewed through the mubadalahframework, these practices appear to be inconsistent with the principle of reciprocity. Consequently, the study recommends strengthening mubadalah-based education within families, grassroots religious forums, and local policy initiatives that promote a more equitable and reciprocal division of labor.''
-'''''Keywords:''' Nusyuz,Mubadalah,Islamic Family Law,Women, Legal Reform.''
+'''''Keywords:''' Central Lampung, Gender Justice, Islamic Family Law, Mubadalah, Working Women, Women’s Double Burden.''
 [[Kategori:Khazanah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah]]
 [[Kategori:Artikel Jurnal Mubadalah 2025]]