2023 Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia
Abstract
 | |
| Judul | SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity |
|---|---|
| Seri | Vol 3, No 1 (2023) |
Tahun terbit | June 29, 2023 |
| ISBN | 2807-8268 |
| Nama Jurnal | : | SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity |
| Seri | : | Vol 3, No 1 (2023) |
| Tahun | : | June 29, 2023 |
| Judul Tulisan | : | Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia |
| Penulis | : | Sanusi Sanusi (Pengadilan Agama Tanjungkarang), Rifqi Qiwiyul Iman (Pengadilan Agama Tais Bengkulu), Reza Baihaki (Pengadilan Negeri Bayukumbuh Padang), Ibnu Farhan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) |
Women's rights in divorce cases are not regulated explicitly in the Compilation of Islamic Law. This, however, has an impact on the inequality that is adhered to in the principle of marriage law. The purpose of this article is how the ijtihad of judges regarding women's rights after divorce is contested and their contribution to family law reform in Indonesia. The method of analysis is carried out qualitatively, with a normative approach. Data analysis techniques use the theory of mubilah and mashlahat. The results of the study show that the consideration of the Panel of Judges ex officio punishing husbands for providing iddah and mut'ah maintenance, or other rights, departs from a new interpretation of the nusyuz concept which applies to both parties (men and women). Another consideration is based on Supreme Court Jurisprudence Number 137 K/AG/2007. The Panel of Judges is also based on the Supreme Court Circular Number 3 of 2017. Such a decision is a legal breakthrough. In the reading of mubilah, such a decision is in accordance with the principles of interdependence, especially in the concept of nusyuz. Such a decision is also in accordance with the principle of benefit. In the end, the renewal of Islamic family law in Indonesia is a necessity.
Keyword: Judges' Ijtihad, Mubadalah, Women's Rights, Law Reform
Abstrak
Hak perempuan dalam perkara cerai gugat tidak diatur secara explicit dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menim, berdampak ketidaksetaraan yang dianut dalam asas hukum perkawinan. Tujuan artikel ini adalah bagaimanakah ijtihad hakim tentang hak perempuan pasca cerai gugat dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Metode analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan normatif. Tehnik analisa data menggunakan teori mubadalah dan mashlahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang secara ex officio menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah, atau hak-hak lainnya berangkat dari tafsiran baru konsep nusyuz yang berlaku bagi kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Pertimbangan lain adalah dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007. Majelis Hakim juga berdasar kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Putusan demikian merupakan sebuah terobosan hukum. Dalam pembacaan mubadalah, putusan yang demikian itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip ketersalingan khususnya dalam konsep nusyuz. Putusan demikian juga berkesesuaian dengan prinsip maslahat. Pada akhirnya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan.
Kata Kunci: Ijtihad Hakim, Mubadalah, Hak Perempuan, Reformasi Hukum
Untuk membaca penuh artikel ini silahkan klik tautan berikut: http://dx.doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981