2025 Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory
 | |
| Judul | Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory |
|---|---|
| Penulis |
|
| Seri | Vol. 2 No. 1 June (2025) |
Tahun terbit | 2025-05-28 |
| ISSN | 3063-587x |
| DOI | https://doi.org/10.70992/banhpc96 |
| Sumber Original | Journal of Islamic Mubadalah |
| (Download Original) | |
Abstrak: Meskipun Indonesia telah melakukan pembaruan hukum di bidang kewarisan, dalam tataran praktiknya masih didapati problematika kedudukan anak perempuan.Peran hakim Pengadilan Agama sangat besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak kewarisan anak perempuan. Apabila terdapat pembagian kewarisan diperlakukan secara diskriminatif, hakim harus berani membuat terobosan pembaruan. Tujuannya agar kedudukandan status kewarisan anak perempuan tidak mengalami diskriminatif. Isu ini menarik karena beberapa ajaran kewarisan membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga mendapat kritikan dari aktivis perempuan, bahkan dari para pakar hukum Islam.Penelitian ini ingin mengetahui,argumentasi Mahkamah Agung dalam memaknai kata walád. Metode yang digunakan adalah kualitatif,dengan pendekatan normatifyang dianalisismenggunakanteori mubádalah,yang menitik beratkan pembagian kewarisan pada prinsip kerjasama, kesalingan, timbal balik dan berkeadilan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan yurisprudensi telah merespon kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan kontemporer, meskipun dalam aplikasinya belum sepenuhnya diikuti oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam menentukan kedudukan ahli waris bukan lagi didasari atas jenis kelamin, melainkan harus direposisi atas dasar kedekatan hubungan nasábantara ahli waris dengan pewaris.
Kata Kunci: Perempuan, Reposisi Kewarisan, Teori Mubádalah, Yurisprudensi
Abstract: Although Indonesia has made legal reforms in the field of inheritance, in practice there are neverthelessproblems with the position of girls. The role of Religious Court judges is very large in providing protection for the inheritance rights of girls. If there is a division of inheritance that is treated discriminatory, judges must dare to make breakthroughs in reform. The goal is so that the position and status of inheritance of girls does not experience discrimination. This issue is interesting because some inheritance teachings differentiate between boys and girls, so that they have received criticism from women activists, althoughfrom Islamic law experts. This study aims to determine the arguments of the Supreme Court in interpreting the word walád. The method used is qualitative, with a normativeapproach, which is analyzed using the mubádalahtheory, which emphasizes the distribution of inheritance on the principles of cooperation, mutuality, reciprocity and gender justice. The results of this study indicate that jurisprudence has responded to equality between boys and girls in the contemporary inheritance system, although in its application it has not been fully followed by Religious Court judges. In determining the position of heirs, it is no longer based on gender, thereforemust be repositioned on the basis of the closeness of the bloodline relationship between the heir and the testator.
Keywords: Jurisprudence, MubádalahTheory, Repositioning of Inheritance, Women.