2006 Nalar Politik Perempuan Pesantren
 | |
| Judul | Nalar Politik Perempuan Pesantren |
|---|---|
| Penulis | Maria Ulfah Anshor |
| Editor |
|
| Desain cover | Anand |
| Seri | Cetakan Pertama |
| Penerbit | Fahmina Institute |
Tahun terbit | Desember 2006 |
| Halaman | xxviii + 166 halaman |
| ISBN | 979-25-9103-6 |
| (Download PDF) | |
Salah satu persoalan serius yang harus dijawab bangsa SIndonesia saat ini adalah menunjukkan seberapa efektif nilai dan sistem demokrasi yang selama ini menjadi "jualan" kampanye politik terhadap perubahan sosial yang adil dan beradab. Pasalnya, demokrasi yang kian santer bergema sejak awal kemerdekaan hingga kini, masih selalu dipertanyakan banyak pihak. Mengingat realitas yang berkembang malah memperlihatkan kenyataan kontraproduktif, malah diskriminatif.
Demokrasi yang meniscayakan semangat egalitarianisme (kesetaraan) secara normatif, memang belum tentu mudah diejawantah dalam tataran praktispragmatis. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh demokrasi yang sedang berada di poros transisi, ataupun karena "keengganan" kultur status quo yang masih kuat membelenggu. Faktor inilah yang membuat demokrasi kita masih berada di persimpangan.
Begitupun yang terjadi dalam konteks peran perempuan di dunia politik. Untuk hal ini, sejarah perpolitikan di Indonesia menunjukkan fakta diskriminatif terhadap keterlilbatan perempuan. Dominannya budaya patriarkhi ataupun misoginis, seringkali menjadi motivasi utama terhadap upaya "peminggiran" keterlibatan potensipotensi perempuan, termasuk di wilayah pengambilan kebijakan.
amun, sebenarnya "jeritan pemberontakan" tak henti-hentinya disuarakan oleh kalangan perempuan sendiri, maupun kelompok lainnya (laki-laki) yang turut peduli terhadap ketidakadilan ini. Perlahan, perjuangan ini menuai hasil. Di dunia politik misalnya, pada pemilu 2004 sempat diundangkan bahwa partai politik setidaknya mencalonkan 30% perempuan pada urutan calon jadi. Namun, karena benturan berbagai kepentingan, tak satupun partai politik yang mentaati amanah UndangUndang ini. Bahkan, total representasi perempuan di Parlemen Pusat saat ini, + 11, 7% dari jumlah keseluruhan.
Buku Nalar Politik Perempuan Pesantren yang di tulis oleh Maria Ulfa Anshor ini merupakan bagian dari respon atas ketimpangan di atas. Penulisnya yang lekat dengan tradisi intelektual pesantren serta cukup berpengalaman berkiprah di NU melalui organisasi otonom Fatayat NU (kini Ketua Umum), membuat ulasan dalam buku ini kental dengan perspektif "kaum" pesantren sambil sesekali merujuk pada pengalaman-pengalaman penulisnya dalam melakukan pemberdayaan ataupun pendampingan secara langsung di lapangan.
Sungguh, inilah buku ijtihad politik dari seorang perempuan pesantren. Ketika masih banyak di antara kita yang menganggap aktivitas politik sebagai sesuatu yang kotor, keras dan maskulin, Maria melalui buku ini merayu kita membuka mata. Bahwa politik adalah niscaya. Baginya, politik justru yang menjadi roda kesinambungan kerja pemberdayaan masyarakat, ketika sementara orang masih lebih memilih ranah intelektual dan kultural untuk agenda sosial.
Maria sang aktivis ingin membalikkan bahwa politik bisa bekerja untuk memperjuangkan kebersihan, pemberdayaan, keberpihakan dan keadilan. Terutama keadilan gender, dengan segenap isu sosial yang melingkupinya; hak reproduksi, hak pendidikan, hak sosialpolitik, persoalan rumah tangga, pornografi, HIV/AIDS dan isu sosial yang lain.
Bagi Maria, politik harus bekerja untuk transformasi sosial bagi perempuan sebagai kelompok mayoritas yang dimarjinalkan (silent majority), dan kelompok-kelompok lain yang rentan kekerasan sosial; nelayan, petani, buruh perempuan, buruh migran, pekerja rumah tangga dan kelompok lain. Maria ingin menegaskan, aktivitas politik adalah media jihad untuk perubahan sosial, keberpihakan dan keadilan. Selamat membaca!