Undang-Undang dan Kebijakan: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas. | Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas. | ||
== Peraturan | == UU & Peraturan Pemerintah Pusat == | ||
{{columns-list|colwidth=35em| | {{columns-list|colwidth=35em| | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = | category = UU dan Peraturan Pemerintah Pusat | ||
mode =ordered | mode =ordered | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
}} | }} | ||
== Peraturan | == Peraturan & Kebijakan Provinsi == | ||
{{columns-list|colwidth=35em| | {{columns-list|colwidth=35em| | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = | category = Peraturan & Kebijakan Provinsi | ||
mode =ordered | mode =ordered | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
| Baris 21: | Baris 21: | ||
}} | }} | ||
== Peraturan Daerah | == Peraturan & Kebijakan Daerah == | ||
{{columns-list|colwidth=35em| | {{columns-list|colwidth=35em| | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = | category = Peraturan dan Kebijakan Daerah | ||
mode =ordered | mode =ordered | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
}}{{columns-list|colwidth=35em| | }} | ||
== Peraturan & Kebijakan Desa dan Kelurahan == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
== Peraturan & Kebijakan Perusahaan == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Peraturan dan Kebijakan Perusahaan | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
== Peraturan & Kebijakan Lembaga Pendidikan == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Peraturan dan Kebijakan Lembaga Pendidikan | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
== Peraturan & Kebijakan Organisasi Sosial == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Peraturan dan Kebijakan Organisasi Sosial | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
== Peraturan & Kebijakan Rumah Ibadah == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = | category = Peraturan dan Kebijakan Rumah Ibadah | ||
mode =ordered | mode =ordered | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
Revisi terkini sejak 17 April 2026 19.18
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari komunitas, organisasi sosial dan keagamaan, lembaga pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas.
UU & Peraturan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan & Kebijakan Provinsi
Peraturan & Kebijakan Daerah
- Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kabupaten Banjarnegara No. 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas
- Perda Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kabupaten Karawang No. 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan & Kebijakan Desa dan Kelurahan
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.
Peraturan & Kebijakan Perusahaan
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.
Peraturan & Kebijakan Lembaga Pendidikan
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.
Peraturan & Kebijakan Organisasi Sosial
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.
Peraturan & Kebijakan Rumah Ibadah
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.