Undang-Undang dan Kebijakan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas. | Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari [[komunitas]], organisasi sosial dan keagamaan, [[lembaga]] pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas. | ||
== Peraturan Menteri (Permen) == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | {{columns-list|colwidth=35em| | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Permen Kupibilitas | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
== Peraturan Daerah (Perda) == | |||
{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Perda Kupibilitas | |||
mode =ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
}}{{columns-list|colwidth=35em| | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = UU Disabilitas | category = UU Disabilitas | ||
Revisi per 8 April 2026 14.48
Undang-undang dan Kebijakan adalah rubrik yang memuat berbagai peraturan dan kebijakan terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di tingkat pusat hingga regulasi daerah, desa, dan kelurahan. Rubrik ini juga mencakup kebijakan dari komunitas, organisasi sosial dan keagamaan, lembaga pendidikan, perusahaan, serta berbagai lembaga lain yang menjadi dasar dan inspirasi bagi kerja-kerja penguatan hak-hak penyandang disabilitas.
Peraturan Menteri (Permen)
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.
Peraturan Daerah (Perda)
Tidak ada halaman yang memenuhi kriteria ini.
- Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kabupaten Banjarnegara No. 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas
- Perda Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kabupaten Karawang No. 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas